TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN PUTUSAN PRAPERADILAN
TENTANG TIDAK SAHNYA PENETAPAN TERSANGKA
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Tadulako
Author
BAYU RAHMADANI N BACULU,
Subject
Legal Science
Datestamp
2023-02-02 06:35:52
Abstract :
BAYU RAHMADANI N. BACULU / D 101 14 011 TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN PUTUSAN PRAPERADILAN TENTANG TIDAK SAHNYA PENETAPAN TERSANGKA Oleh : Pembimbing / H. Hamdan Rampadio Dan Awaliah ABSTRAK Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Bagaimana bentuk pelaksanaan putusan praperadilan di Indonesia dan Untuk mengetahui kendala yang di hadapi dalam penyidikan dan proses praperadilan terhadap penetapan tersangka di indonesia. Penelitian ini termaksud penelitian Hukum Normatif (Doktrinal), yang melakukan penelusuran bahan-bahan hukum baik Primer, Sekunder, maupun Tersier. Upaya hokum bagi para terdakwa atau terpidana sebagai bentuk persamaan di hadapan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, terdiri dari upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Adapun upaya hukum biasa, meliputi perlawanan, banding, dan kasasi. Sedangkan upaya hukum luar biasa, meliputi pemeriksaan kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali. Upaya hukum juga merupakan manifestasi dari fungsi hukum, dimana untuk melindungi manusia dalam masyarakat, bangsa, dan negara. Selain itu baik jiwa dan raga maupun hak individu yaitu hak asasinya, hak kebendaanya, maupun hak perorangannya. Aparat penyelenggara hukum maupun masyarakat, khususnya para pelaku tindak pidana agar memahami hak dan kewajiban yang telah diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 3 Tahun 2009, dan UU No. 48 Tahun 2009 terkait perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana berdasarkan system peradilan pidana Indonesia. Kata Kunci : Prarperadilan; Tersangka.
BAYU RAHMADANI N. BACULU / D 101 14 011 TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN PUTUSAN PRAPERADILAN TENTANG TIDAK SAHNYA PENETAPAN TERSANGKA Oleh : Pembimbing / H. Hamdan Rampadio Dan Awaliah ABSTRAK Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Bagaimana bentuk pelaksanaan putusan praperadilan di Indonesia dan Untuk mengetahui kendala yang di hadapi dalam penyidikan dan proses praperadilan terhadap penetapan tersangka di indonesia. Penelitian ini termaksud penelitian Hukum Normatif (Doktrinal), yang melakukan penelusuran bahan-bahan hukum baik Primer, Sekunder, maupun Tersier. Upaya hokum bagi para terdakwa atau terpidana sebagai bentuk persamaan di hadapan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, terdiri dari upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Adapun upaya hukum biasa, meliputi perlawanan, banding, dan kasasi. Sedangkan upaya hukum luar biasa, meliputi pemeriksaan kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali. Upaya hukum juga merupakan manifestasi dari fungsi hukum, dimana untuk melindungi manusia dalam masyarakat, bangsa, dan negara. Selain itu baik jiwa dan raga maupun hak individu yaitu hak asasinya, hak kebendaanya, maupun hak perorangannya. Aparat penyelenggara hukum maupun masyarakat, khususnya para pelaku tindak pidana agar memahami hak dan kewajiban yang telah diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 3 Tahun 2009, dan UU No. 48 Tahun 2009 terkait perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana berdasarkan system peradilan pidana Indonesia. Kata Kunci : Prarperadilan; Tersangka.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
