PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA DENGAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023
(Studi Kasus terhadap Karyawan Perusahaan Industri Garmen di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
Author
PURNOMO, JOKO
Subject
K Law (General)
Datestamp
2024-10-16 04:24:58
Abstract :
Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan PKWT pada perusahaan garmen di Kabupaten Semarang, faktor-faktor kendala pelaksanaan PKWT, serta perlindungan hukum yang diberikan kepada pekerja PKWT berdasarkan undang-undang tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dan empiris. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara, sedangkan data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PKWT pada perusahaan garmen di Kabupaten Semarang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Terdapat beberapa kendala internal dan eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan PKWT, seperti perbedaan kepentingan antara perusahaan dan pekerja, serta kurangnya pengawasan dari pemerintah. Meskipun demikian, Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 telah memberikan perlindungan hukum bagi pekerja PKWT, terutama terkait dengan waktu kerja, upah, kesejahteraan, dan kompensasi.
Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan PKWT pada perusahaan garmen di Kabupaten Semarang, faktor-faktor kendala pelaksanaan PKWT, serta perlindungan hukum yang diberikan kepada pekerja PKWT berdasarkan undang-undang tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dan empiris. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara, sedangkan data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PKWT pada perusahaan garmen di Kabupaten Semarang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Terdapat beberapa kendala internal dan eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan PKWT, seperti perbedaan kepentingan antara perusahaan dan pekerja, serta kurangnya pengawasan dari pemerintah. Meskipun demikian, Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 telah memberikan perlindungan hukum bagi pekerja PKWT, terutama terkait dengan waktu kerja, upah, kesejahteraan, dan kompensasi.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
