DETAIL DOCUMENT
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM KEPALA DESA
Total View This Week0
Institusion
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
Author
Djarot, Ibrahim Muchamad
Subject
K Law (General) 
Datestamp
2024-04-03 03:45:27 
Abstract :
Penyalahgunaan anggaran alokasi dana desa yang dilakukan oleh oknum kepala desa merupakan perbuatan tercela dan perbuatan yang sangat buruk. Karena perbuatan tersebut dapat merugikan keuangan negara, merugikan kepentingan warga Masyarakat khususnya Masyarakat didesa, serta melemahkan nilai-nilai demokrasi, etika, keadilan dan kepastian hukum. Adapun pokok permasalahan yang ada pada penulisan skripsi ini adalah (1) bagimana tinjauan yuridis terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum kepala desa pada Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg dan (2) Bagaiamana Kendala-Kendala Yang dihadapi Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan Oleh Oknum Kepala Desa dan Upaya Untuk Mengatasinya. Penulisan skripsi ini menggunakan tipe penulisan yuridis normative, spesifikasi penelitian dalam penulisan ini menggunakan deskriptif analisis. Kemudian sumber data dalam penulisan skripsi ini menggunakan (1) bahan hukum primer yaitu berupa undang-undang dan peraturan perundang-undangan, (2) bahan hukum skunder yaitu berupa buku-buku ilmu hukum, hasil kara dari kalangan sarjana hukum berupa jurnal hukum, dan beberapa artikel dari internet yang berkaitan dengan penulisan skripsi, (3) bahan hukum non hukum yaitu berupa buku-buku untuk menunjang penulisan namun tidak mengenai hukum. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa tinjauan yuridis tinjauan yuridis terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum kepala desa pada Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smg pelaksanaannya sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kendala-kendala yang dihadapi berupa: minimnya partisipasi dari Masyarakat, kurangnya keahlian kepala desa dan perangkat desa, belum maksimalnya fungsi badan permusyawaratan desa, keterbatasan informasi. Kemudian Upaya yang dilakukan berupa, Masyarakat perlu mengenali modus-modus korupsi yang dilakukan, kapasitas kepala desa dan perangkat desa perlu ditingkatkan, penguatan kapasitas pendamping desa, dan meningkatkan peran serta Masyarakat desa. 
Institution Info

Universitas 17 Agustus 1945 Semarang