TANGGUNG JAWAB NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH DI KABUPATEN PATI
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
Author
KURNIAWAN, DIDIK INDRA
Subject
K Law (General)
Datestamp
2024-05-13 04:00:03
Abstract :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah di Kabupaten Pati. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Notaris dan PPAT memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjamin kepastian hukum dan keabsahan peralihan hak atas tanah. Tanggung jawab Notaris dan PPAT dapat dibedakan menjadi tanggung jawab hukum dan tanggung jawab moral. Tanggung jawab hukum Notaris dan PPAT dapat berupa tanggung jawab pidana, perdata, dan administrasi. Tanggung jawab moral Notaris dan PPAT dapat berupa tanggung jawab kepada negara, masyarakat, dan profesi.Kendala-kendala yang dihadapi oleh Notaris dan PPAT dalam pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah di Kabupaten Pati antara lain: 1) Kurangnya pemahaman Notaris dan PPAT tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pendaftaran tanah. 2) Kurangnya sarana dan prasarana pendukung pendaftaran tanah. 3) Masih tingginya biaya pendaftaran tanah. Langkah-langkah solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut antara lain: 1) Meningkatkan pemahaman Notaris dan PPAT tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pendaftaran tanah. 2) Menyediakan sarana dan prasarana pendukung pendaftaran tanah yang memadai. 3) Menurunkan biaya pendaftaran tanah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagi Notaris, PPAT, dan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah di Kabupaten Pati.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah di Kabupaten Pati. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Notaris dan PPAT memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjamin kepastian hukum dan keabsahan peralihan hak atas tanah. Tanggung jawab Notaris dan PPAT dapat dibedakan menjadi tanggung jawab hukum dan tanggung jawab moral. Tanggung jawab hukum Notaris dan PPAT dapat berupa tanggung jawab pidana, perdata, dan administrasi. Tanggung jawab moral Notaris dan PPAT dapat berupa tanggung jawab kepada negara, masyarakat, dan profesi.Kendala-kendala yang dihadapi oleh Notaris dan PPAT dalam pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah di Kabupaten Pati antara lain: 1) Kurangnya pemahaman Notaris dan PPAT tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pendaftaran tanah. 2) Kurangnya sarana dan prasarana pendukung pendaftaran tanah. 3) Masih tingginya biaya pendaftaran tanah. Langkah-langkah solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut antara lain: 1) Meningkatkan pemahaman Notaris dan PPAT tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pendaftaran tanah. 2) Menyediakan sarana dan prasarana pendukung pendaftaran tanah yang memadai. 3) Menurunkan biaya pendaftaran tanah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagi Notaris, PPAT, dan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah di Kabupaten Pati.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
