IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN DALAM HAL PEMENUHAN HAK KESEHATAN BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB DEMAK
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
Author
KURNIAWAN, DONI
Subject
K Law (General)
Datestamp
2024-05-13 04:22:37
Abstract :
Pemberian akses kesehatan menjadi sebuah hak yang sudah dijamin dalam UU Pemasyarakatan. Permasalahan yang terjadi adalah keadaan Lapas dan Rutan di Indonesia sampai saat ini belum mencapai tingkat yang ideal. Kondisi dimana banyak unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang berada pada kondisi kelebihan kapasitas (overcrowded) menjadi tantangan tersendiri dalam memberikan berbagai hak warga binaan. Pemenuhan hak bagi warga binaan selalu menjadi fokus utama pelaksanaan tugas dan fungsi Rutan Kelas IIB Demak sesuai dengan yang telah diamanatkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi pemenuhan hak kesehatan dan kendala yang dihadapi oleh Rutan Kelas IIB Demak serta solusi terhadap kendala tersebut. Metode yang digunakan adalah Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif. Yuridis adalah penelitian ini menekankan pada ilmu hukum, sedangkan normatif adalah menelaah kaidah ? kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat. Kesimpulan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak kesehatan dalam realitanya masih kurang berjalan dengan baik, meskipun sudah tersedianya ruang poliklinik, susunan organisasi klinik, anggaran penyediaan obat-obatan dan peralatan medis, kerjasama dengan dokter Puskesmas Demak 3 dan kerjasama Dinas Kesehatan Kabupaten Demak. Adapun kendala yang dihadapi yakni jumlah warga binaan yang melebihi kapasitas dan terbatasnya ruang poliklinik, terbatasnta petugas kesehatan, dan tingginya biaya pengobatan di luar rutan. Adapun solusi yang dapat dilaksanakan yakni melalui kerjasama dengan Puskesmas Demak 3 serta melaksanakan rujukan bagi warga binaan ke RSUD Demak.
Pemberian akses kesehatan menjadi sebuah hak yang sudah dijamin dalam UU Pemasyarakatan. Permasalahan yang terjadi adalah keadaan Lapas dan Rutan di Indonesia sampai saat ini belum mencapai tingkat yang ideal. Kondisi dimana banyak unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang berada pada kondisi kelebihan kapasitas (overcrowded) menjadi tantangan tersendiri dalam memberikan berbagai hak warga binaan. Pemenuhan hak bagi warga binaan selalu menjadi fokus utama pelaksanaan tugas dan fungsi Rutan Kelas IIB Demak sesuai dengan yang telah diamanatkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi pemenuhan hak kesehatan dan kendala yang dihadapi oleh Rutan Kelas IIB Demak serta solusi terhadap kendala tersebut. Metode yang digunakan adalah Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif. Yuridis adalah penelitian ini menekankan pada ilmu hukum, sedangkan normatif adalah menelaah kaidah ? kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat. Kesimpulan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak kesehatan dalam realitanya masih kurang berjalan dengan baik, meskipun sudah tersedianya ruang poliklinik, susunan organisasi klinik, anggaran penyediaan obat-obatan dan peralatan medis, kerjasama dengan dokter Puskesmas Demak 3 dan kerjasama Dinas Kesehatan Kabupaten Demak. Adapun kendala yang dihadapi yakni jumlah warga binaan yang melebihi kapasitas dan terbatasnya ruang poliklinik, terbatasnta petugas kesehatan, dan tingginya biaya pengobatan di luar rutan. Adapun solusi yang dapat dilaksanakan yakni melalui kerjasama dengan Puskesmas Demak 3 serta melaksanakan rujukan bagi warga binaan ke RSUD Demak.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
