Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Sumberarum Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro Terhadap Undang – Undang No. 16 Tahun 2019
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri
Author
Agustini Agustini (STUDENT ID : 20175502030053)
Khurul Anam (LECTURER ID : 2115058902)
Burhanatut Diana (LECTURER ID : 2108089303)
Khurul Anam (LECTURER ID : 2115058902)
Burhanatut Diana (LECTURER ID : 2108089303)
Subject
348 Undang-undang, hukum, regulasi dan kasus
Datestamp
2022-06-29 14:34:51
Abstract :
Pemerintah Indonesia memiliki perhatian khusus terhadap pelaksanaan perkawinan hal ini dibuktikan oleh berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan namun untuk saat ini masih banyak masyarakat yang melakukan pernikahan dini apakah para tokoh masyarakat setempat sama sekali tidak merespon karena asumsi yang menyatakan bahwa semakin besar peran sarana pengendalian sosial selain hukum, seperti agama dan adat istiadat, maka semakin kecillah peran hukum. Mengingat bahwa hukum agama di desa ini terbilang mengakar kuat dan seolah menjelma menjadi adat. Penelitian ini mengunakan metode kualitatif pendekatan Yuridis Empiris, jenis dan sumber data yang digunakan yaitu data primer berupa wawancara dan dokumetasi masyarakat dan data skunder berupa buku-buku, karya ilmiah , dan lain-lain. Teknik pengolahan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi Langkah ini mempermudah proses pada tahapan selanjutnya yaitu Analisis data yaitu proses penyederhanaan seluruh data dan penarikan kesimpulan (verifikasi). Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis peroleh hasil dari kesimpulan sebagai berikut : (1) standar usia nikah menurut masyarakat terhadap berlakunya Undang-undang No 16 Tahun 2019 Tersebut sangatlah memadai tentang usia perkawinnan, bahwa usia pada 19 tahun itu lebih matang pemikiranya bila dibandingkan perempuan pada usia 16 tahun. (2) Pandangan tokoh masyarakat setelah berlakunya Undang-Undang No 16 Tahun 2019 adalah akan adanya perlindungan terhadap anak, sedangkan di sisi lain akan adanya pernikahan siri dan tidak tercatat akta pernikahan.
Pemerintah Indonesia memiliki perhatian khusus terhadap pelaksanaan perkawinan hal ini dibuktikan oleh berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan namun untuk saat ini masih banyak masyarakat yang melakukan pernikahan dini apakah para tokoh masyarakat setempat sama sekali tidak merespon karena asumsi yang menyatakan bahwa semakin besar peran sarana pengendalian sosial selain hukum, seperti agama dan adat istiadat, maka semakin kecillah peran hukum. Mengingat bahwa hukum agama di desa ini terbilang mengakar kuat dan seolah menjelma menjadi adat. Penelitian ini mengunakan metode kualitatif pendekatan Yuridis Empiris, jenis dan sumber data yang digunakan yaitu data primer berupa wawancara dan dokumetasi masyarakat dan data skunder berupa buku-buku, karya ilmiah , dan lain-lain. Teknik pengolahan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi Langkah ini mempermudah proses pada tahapan selanjutnya yaitu Analisis data yaitu proses penyederhanaan seluruh data dan penarikan kesimpulan (verifikasi). Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis peroleh hasil dari kesimpulan sebagai berikut : (1) standar usia nikah menurut masyarakat terhadap berlakunya Undang-undang No 16 Tahun 2019 Tersebut sangatlah memadai tentang usia perkawinnan, bahwa usia pada 19 tahun itu lebih matang pemikiranya bila dibandingkan perempuan pada usia 16 tahun. (2) Pandangan tokoh masyarakat setelah berlakunya Undang-Undang No 16 Tahun 2019 adalah akan adanya perlindungan terhadap anak, sedangkan di sisi lain akan adanya pernikahan siri dan tidak tercatat akta pernikahan.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
