Peranan Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (Ppns) Di
Bidang Kehutanan Dalam Penyidikan Tindak Pidana
Pembalakan Liar (Ilegal Logging)
Di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU)
Total View This Week4
Total View This Week4
Institusion
Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
Author
BASTIAN, Paulus Frederico
Subject
JS Local government Municipal government
Datestamp
2020-08-24 05:16:01
Abstract :
Tindak pidana pembalakan liar (illegal logging) adalah salah satu kasus di sektor kehutanan Indonesia yang merupakan rangkaian kegiatan, yang mencakup penebangan, pengangkutan, pengelolaan hingga kegiatan jual beli (ekspor-impor) kayu yang tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Oleh karena itu penyidikan sebagai bagian dari sebuah proses pembuktian suatu tindak pidana mempunyai peranan yang sangat penting. Dan keberadaan Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sangatlah penting dalam membantu Polri mengungkap suatu tindak pidana. Pada skripsi ini penulis melakukan penelitian dengan judul: Peranan Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Di Bidang Kehutanan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pembalakan Liar (Illegal Logging) di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU). Dengan rumusan masalah: Bagaimana peranan Penyidik PPNS Kehutanan dalam penyidikan tindak pidana pembalakan liar (illegal logging) di kabupaten TTU dan Hambatan apa saja yang di alami Penyidik PPNS Kehutanan dalam penyidikan tindak pidana pembalakan liar (illegal logging) di kabupaten TTU. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui Peranan Penyidik PPNS Kehutanan dalam penyidikan tindak pidana pembalakan liar (illegal logging) di Kabupaten TTU dan Hambatan yang dialami Penyidik PPNS Kehutanan dalam penyidikan tindak pidana pembalakan liar (illegal logging) di kabupaten TTU. Metode Pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang didasarkan pada fakta atau kenyataan yang terjadi di lapangan. Data yang dihimpun kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Penyidik PPNS Kehutanan, dan lokasi penelitian di kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Hasil penelitian menunjukan bahwa Penyidik PPNS Kehutanan sudah berperan dengan baik dalam melakukan penyidikan terhadap kasus pembalakan liar (illegal logging) yang terjadi di kabupaten TTU, namun peranan Penyidik PPNS Kehutanan belum cukup optimal, karena masih terdapat hambatan-hambatan yang sering menghambat Penyidik PPNS Kehutanan dalam melakukan proses penyidikan. Maka disimpulkan bahwa peranan Penyidik PPNS Kehutanan dalam penyidikan tindak pidana pembalakan liar (illegal logging) di kabupaten TTU belum cukup optimal dikarenakan terdapat beberapa hambatan yang sering terjadi yaitu: minimnya Penyidik PPNS Kehutanan, sulitnya mencari saksi dari masyarakat, dan minimnya pendanaan yaitu dana operasional. Adapun saran yang diberikan yaitu: Kepada pemerintah Dinas Kehutanan untuk lebih mengoptimalkan peranan Penyidik PPNS Kehutanan dalam penyidikan tindak pidana pembalakan liar (illegal logging) dengan menambah jumlah Penyidik PPNS Kehutanan, dan menambah anggaran biaya operasional serta giat mencari saksi dari masyarakat.
Tindak pidana pembalakan liar (illegal logging) adalah salah satu kasus di sektor kehutanan Indonesia yang merupakan rangkaian kegiatan, yang mencakup penebangan, pengangkutan, pengelolaan hingga kegiatan jual beli (ekspor-impor) kayu yang tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Oleh karena itu penyidikan sebagai bagian dari sebuah proses pembuktian suatu tindak pidana mempunyai peranan yang sangat penting. Dan keberadaan Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sangatlah penting dalam membantu Polri mengungkap suatu tindak pidana. Pada skripsi ini penulis melakukan penelitian dengan judul: Peranan Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Di Bidang Kehutanan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pembalakan Liar (Illegal Logging) di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU). Dengan rumusan masalah: Bagaimana peranan Penyidik PPNS Kehutanan dalam penyidikan tindak pidana pembalakan liar (illegal logging) di kabupaten TTU dan Hambatan apa saja yang di alami Penyidik PPNS Kehutanan dalam penyidikan tindak pidana pembalakan liar (illegal logging) di kabupaten TTU. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui Peranan Penyidik PPNS Kehutanan dalam penyidikan tindak pidana pembalakan liar (illegal logging) di Kabupaten TTU dan Hambatan yang dialami Penyidik PPNS Kehutanan dalam penyidikan tindak pidana pembalakan liar (illegal logging) di kabupaten TTU. Metode Pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang didasarkan pada fakta atau kenyataan yang terjadi di lapangan. Data yang dihimpun kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Penyidik PPNS Kehutanan, dan lokasi penelitian di kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Hasil penelitian menunjukan bahwa Penyidik PPNS Kehutanan sudah berperan dengan baik dalam melakukan penyidikan terhadap kasus pembalakan liar (illegal logging) yang terjadi di kabupaten TTU, namun peranan Penyidik PPNS Kehutanan belum cukup optimal, karena masih terdapat hambatan-hambatan yang sering menghambat Penyidik PPNS Kehutanan dalam melakukan proses penyidikan. Maka disimpulkan bahwa peranan Penyidik PPNS Kehutanan dalam penyidikan tindak pidana pembalakan liar (illegal logging) di kabupaten TTU belum cukup optimal dikarenakan terdapat beberapa hambatan yang sering terjadi yaitu: minimnya Penyidik PPNS Kehutanan, sulitnya mencari saksi dari masyarakat, dan minimnya pendanaan yaitu dana operasional. Adapun saran yang diberikan yaitu: Kepada pemerintah Dinas Kehutanan untuk lebih mengoptimalkan peranan Penyidik PPNS Kehutanan dalam penyidikan tindak pidana pembalakan liar (illegal logging) dengan menambah jumlah Penyidik PPNS Kehutanan, dan menambah anggaran biaya operasional serta giat mencari saksi dari masyarakat.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
