Abstract :
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah desentralisasi fiskal dan kinerja berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh desentralisasi fiskal terhadap akuntabilitas pelaporan keaungan pemerintah daerah dan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kinerja terhadap akuntabilitas pelaporan keaungan pemerintah daerah. Penelitian ini tentunya memiliki manfaat kepada pemerintah daerah dalam mengevaluasi kekurangan yang terjadi dalam ruang lingkup pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menjadikan kemandirian daerah sebagai indikator dalam mengukur desentralisasi fiskal, skor Evaluasi Kinerja Penyelengaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) sebagai indikator dalam mengukur kinerja. Sedangkan akuntantabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah menggunakan Opini BPK RI sebagai indikator. Jenis data yang dipakai dalam melakukan penelitian adalah data sekunder dengan teknik analisis data statistik deskriptif dan regresi logistik ordinal. Penelitian ini dilakukan pada Badan Pengeloalaan Pendapatan keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (BPPKAD). Pada penelitian ini digunakan sampel 22 kabupaten/kota di provinsi Nusa Tenggara Timur selama periode 2013-2015. Berdasarakan hasil penelitian dapat ditentukan bahwa, pertama variabel desntralisasi fiskal dengan indikator kemandirian daerah bepengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota pada Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,076 dengan signifikansi sebesar 0,484 > alpha (0,05). Kedua kinerja Penyelengaraan pemerintah daerah berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,161 dengan signifikasnsi sebesar 0,681 > alpha (0,05). Penelitian ini kiranya bisa digunan sebagaimana mestinya dan penelitian selanjutnya harapkan mampu memperluas cakupan periode data dan cakupan variabel independen lain yang berpengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Perlu juga dipertimbangkan untuk penggunaan proksi desentralisasi fiskal dalam konteks yang berbeda, atau bahkan dalam lingkup lintas disiplin ilmu misalnya ekonomi dan politik agar mendapatkan hasil penelitian yang lebih komprehensif.