Abstract :
Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah : ?Bagaimana Kinerja Pendapatan Asli Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan analisis rasio keuangan tahun 2013-2015.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2013 ? 2015 dilihat dari (1) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, (2) Rasio PAD Terhadap Belanja Daerah, (3) Rasio Efektifitas PAD, (4) Rasio Pertumbuhan PAD. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan kualitatif . Penelitian ini dilaksanakan pada Badan Pengelola Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan metode deskriptif merupakan metode yang digunakan untuk merumuskan masalah yang dihadapi, dimana data dikumpulkan, disusun, dan dianalisa sehingga dapat memberikan informasi yang baik. Adapun teknik analisis data dapat dilakukan dengan beberapa tahap : Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio PAD Terhadap Belanja Daerah, Rasio Efektifitas PAD, Rasio Pertumbuhan PAD. Hasil analisis menunjukan bahwa Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dilihat dari : (1) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah masih tergolong rendah sekali dan pola hubungan termasuk pola hubungan instruktif karena rata-rata rasionya sebesar 7,60% (2) Rasio PAD Terhadap Belanja Daerah mengalami fluktuatif atau naik turun, tata-rata rasio ini sebesar 25,5% (3) Rasio Efektifitas PAD sudah sangat efektif karena nilai yang diperoleh sudah lebih dari 100%, rata-rata rasio ini sebesar 108,70 (4) Rasio Pertumbuhan PAD mengalami pertumbuhan yang cukup baik, dimana pada setiap tahunnya meningkat, rata-rata rasio ini sebesar 7,70. Dengan demikian di sarankan kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, agar sumber pendapatan daerah perlu dilalkukan upaya dengan meningkatkan kualitas masyarakat, sehingga menumbuhkan kesadaran dengan berpartisipasi dalam pembangunan daerah melalui pembayaran pajak dan retribusi daerah sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan tidak tergantung pada Pemerintah Pusat.