Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Kendaraan Bermotor dan Penyajiannya Dalam Laporan Keuangan Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
Author
HARUM, Joani Bertilia
Subject
HB Economic Theory
Datestamp
2022-10-25 06:50:09
Abstract :
Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimana Perlakuan Akuntansi Aktiva Tetap Kendaraan Bermotor yang masa manfaatnya telah habis pada Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan tujuan yang ingin dicapai yaitu untuk mengetahui perlakuan akuntansi aset tetap kendaraan bermotor yang dimana masa manfaatnya telah habis digunakan pada Dinas Sosial Provinsi NTT. Data yang dipakai adalah data menurut sumber seperti data primer dan data sekunder serta data menurut sifat yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Teknik analisis data yang digunakan adalah data deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Hasil analisis terhadap perlakuan aset tetap kendaraan bermotor Dinas Sosial Provinsi NTT menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menunjukan bahwa setelah dilakukan pemisahan terhadap aset tetap yang telah melampaui masa manfaatnya dan yang sudah tidak layak digunakan lagi menunjukan bahwa ada 7 (tujuh) kendaraan yang seharusnya tidak boleh dibukukan dalam daftar inventaris barang lagi berdasarkan ketentuan yang berterima umum dalam SAP yaitu : (1) Pic UP DH 8013 AW Tahun perolehan 2003, (2) Pic Up DH 154 Tahun perolehan 1999, (3)Toyota DH 437/150 FA Tahun perolehan 1999, (4) Mitsubishi DH 976 EA Tahun perolehan 2003, (5) Mistsubishi DH 224/145 GW Tahun perolehan 1999, (6) Toyota DH 173 HA 1998, dan (7) Pic Up DH 152 Tahun perolehan 1999. Berdasarkan hasil analisis diatas, diketahui bahwa Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur belum sepenuhnya menerapkan SAP sebagai acuan dalam melakukan pembukuan terhadap Aset Tetap barang Milik Daerah Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur sehingga nilai aktiva yang disajikan dalam Neraca belum menunjukan nilai aktiva yang sesungguhnya yang dimiliki Dinas Sosial. Saran bagi Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur diharapkan bahwa Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan pembukuan inventaris Barang Milik Daerah sesuai dengan Acuan PSAP dan melakukan penghapusan bagi Aset Tetap yang masa manfaatnya telah melampaui batas dan yang tidak memberikan manfaat bagi instansi.
Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimana Perlakuan Akuntansi Aktiva Tetap Kendaraan Bermotor yang masa manfaatnya telah habis pada Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan tujuan yang ingin dicapai yaitu untuk mengetahui perlakuan akuntansi aset tetap kendaraan bermotor yang dimana masa manfaatnya telah habis digunakan pada Dinas Sosial Provinsi NTT. Data yang dipakai adalah data menurut sumber seperti data primer dan data sekunder serta data menurut sifat yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Teknik analisis data yang digunakan adalah data deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Hasil analisis terhadap perlakuan aset tetap kendaraan bermotor Dinas Sosial Provinsi NTT menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menunjukan bahwa setelah dilakukan pemisahan terhadap aset tetap yang telah melampaui masa manfaatnya dan yang sudah tidak layak digunakan lagi menunjukan bahwa ada 7 (tujuh) kendaraan yang seharusnya tidak boleh dibukukan dalam daftar inventaris barang lagi berdasarkan ketentuan yang berterima umum dalam SAP yaitu : (1) Pic UP DH 8013 AW Tahun perolehan 2003, (2) Pic Up DH 154 Tahun perolehan 1999, (3)Toyota DH 437/150 FA Tahun perolehan 1999, (4) Mitsubishi DH 976 EA Tahun perolehan 2003, (5) Mistsubishi DH 224/145 GW Tahun perolehan 1999, (6) Toyota DH 173 HA 1998, dan (7) Pic Up DH 152 Tahun perolehan 1999. Berdasarkan hasil analisis diatas, diketahui bahwa Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur belum sepenuhnya menerapkan SAP sebagai acuan dalam melakukan pembukuan terhadap Aset Tetap barang Milik Daerah Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur sehingga nilai aktiva yang disajikan dalam Neraca belum menunjukan nilai aktiva yang sesungguhnya yang dimiliki Dinas Sosial. Saran bagi Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur diharapkan bahwa Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan pembukuan inventaris Barang Milik Daerah sesuai dengan Acuan PSAP dan melakukan penghapusan bagi Aset Tetap yang masa manfaatnya telah melampaui batas dan yang tidak memberikan manfaat bagi instansi.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
