DETAIL DOCUMENT
Inventarisasi dan Legalisasi Aset Tetap Kendaraan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016
Total View This Week0
Institusion
Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
Author
BELANG, Imelda Meilanny
Subject
HB Economic Theory 
Datestamp
2022-10-25 07:06:09 
Abstract :
Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah (1) apa saja kendala dalam menginventarisasi aset tetap kendaraan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT, (2) bagaimana cara menginventaris dan melegalisasi aset kendaraan tersebut, (3) dampak yang akan timbul bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah bila aset tetap kendaraan tersebut tidak diinventaris. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui apa saja yang menjadi kendala dalam menginventaris aset tetap kendaraan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, (2) untuk mengetahui cara menginventarisasi dan melegalisasi aset tetap kendaraan, (3) untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan jika tidak menginventaris aset tetap tersebut bagi BPBD. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1). kendala dalam menginventarisasi aset tetap kendaraan pada BPBD Provinsi NTT kurangnya pengetahuan pegawai dalam menginventaris barang dan juga kesalahan dalam menginventaris seperti dalam pengkodean aset serta kurangnya kelengkapan bukti-bukti dari dokumen seperti BPKB dan STNK kendaraan. (2). Cara menginventaris aset tetap kendaraan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT memeriksa kelengkapan dokumen hibah, BPKB dan STNK kendaraan, Kemudian memeriksa dokumen tersebut dengan fisik kendaraan lalu melakukan pencatatan kedalam buku inventaris aset. (3). Dampak yang akan ditimbulkan jika tidak menginventaris aset tetap kendaraan yaitu kendaraan tersebut tidak legal menjadi milik dari Pemerintah daerah khusunya Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan terjadinya pembengkakan dalam biaya pemeliharan karena aset tetap tersebut belum diinventaris sehingga aset tersebut masih menjadi milik dari pemerintah pusat. Dengan demikian melihat dari hasil analisis tersebut, maka disarankan: agar Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT dapat melakukan inventarisasi aset baik aset tetap kendaraan maupun aset lainnya dengan baik dan benar sehingga aset tersebut menjadi legal milik dari Pemerintah Daerah khususnya milik dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah 
Institution Info

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang