Abstract :
Penelitian ini berjudul KUALITAS PELAYANAN PUBLIK KEPENGURUSAN KARTU KELUARGA PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MANGGARAI TIMUR. Dengan masalah pokok adalah bagaimana kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Timur dalam proses kepengurusan Kartu Keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan tentang kualitas pelayanan dalam proses kepengurusan Kartu Keluarga serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan bermutu dan tidak sebuah pelayanan yang diberikan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pelayanan publik, yang mengacu pada aspek kualitas pelayan publik, yaitu kualitas pelayanan publik merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan dimana penilaian kualitasnya ditentukan pada saat terjadinya pemberian pelayanan terhadap publik. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan memusatkan perhatian pada masalah-masalah yang diselidiki sebagaimana adanya. Guna memperoleh data yang akurat, maka dimensi utama yang akan dioperasionalkan adalah prosedur pelayanan, kecepatan pelayanan, kesopanan dan keramahan. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk data primer adalah teknik wawancara, sedangkan untuk data skunder adalah studi dokumentasi. Setelah semua data dikumpulkan, maka selanjutnya data dianalisa dengan menggunakan metode diskripsi. Hasil penelitian menunjukan bahwa dari aspek prosedur pelayanan belum memberikan pelayanan sesuai dengan apa yang diharapkan, hal ini sebabkan karena pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Timur, didalam memberikan pelayanan kepada masyarakat selalu memilih-milih, artinya pelayanan yang bermutu atau berkualitas hanya diberikan kepada masyarakat yang mempunyai hubungan keluarga dan pertemanan. Demikian pula dalam halnya ketepatan atau kecepatan pelayanan, secara umum pelayanan yang diberikan dalam hal ini masih jauh dari apa yang diharapkan, dimana waktu dalam penyelesaian data-data kependudukan selama 14 hari kerja tetapi kenyataan yang terjadi dilapangan data-data tersebut dapat diselesaikan dalam kurun waktu 1 atau 2 bulan. Terjadinya kecepatan atau ketepatan dalam proses kepengurusan Kartu Keluarga serta data-data kependudukan lainnya apabila masyarakat memberikan ongkos minimal (Rp 50.000- 100.000) kepada pegawai yang mengurus bidang tersebut. Hal serupa juga terjadi pada keramahan didalam pelayanan, temuan peneliti terhadap aspek keramahan didalam memberikan pelayanan juga membuktikan bahwa pada umumnya pimpinan dan staf pada bagian pelayanan kurang menunjukan sikap yang ramah kepada masyarakat yang datang mengurus Kartu Keluarga serta data-data kependudukan lainnya. Bahkan masih ditemukan ada pimpinan dan staf tertentu pada bagian pelayanan cendrung menunjukan sikap arogansi dalam memberikan pelayanan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Timur masih kurang berkualitas didalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam proses kepengurusan Kartu Kelurga serta kepengurusan data-data kependudukan lainnya dari aspek pelayanan, kecepatan atau ketepatan waktu pelayanan dan keramahan dalam memberikan pelayanan. Oleh karena itu saran yang dapat diberikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Timur untuk dapat meningkatkan mutu pelayanan didalam proses kepengurusan Kartu Keluarga serta kepengurusan data-data kependudukkan lainya adalah; 1) Diharapkan pimpinan dan staf pada bagian pelayanan administrasi benar-benar memahami tugas dan tanggungjawab sebaik-baiknya sebagai abdi masyarakat yang selalu memberikan kemudahan prosedur administrasi dalam melayani sehingga dapat menghadirkan pelayanan yang berkualitas dan tidak berbelitbelit kepada masyarakat tanpa membedakan status, golongan, dan hubungan sosial; 2) Diharapkan pimpinan dan staf pada bagian pelayanan administrasi lebih mengedepankan kepentingan dan kebutuhan masyarakat diatas kepentingan pribadi dan golongan dengan selalu berpatokan pada aturan Perundang-undangan yang berlaku serta melayani masyarakat dengan sepenuh hati dan tepat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan;
3) Diharapkan pimpinan dan staf pada bagian pelayanan secara periodik diberikan pendidikan dan pelatihan atau magang di pusat-pusat pelayanan publik yang telah sukses menyediakan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat terutama yang berhubungan dengan pola pikir dan sikapnya dalam memberikan pelayanan, sehingga sehingga lebih sopan dan ramah tamah serta menghormati pihak yang dilayani.