Abstract :
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana pengelolaan dana bergulir dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi NTT kepada Koperasi dan UMKM penerima bantuan dana bergulir? (2) Bagaimana penanganan tunggakan pada koperasi dan UMKM oleh Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTT?. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui (1) Pengelolaan dana bergulir dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada Koperasi dan UMKM penerima bantuan dana bergulir;
(2) Penanganan tunggakan pada koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah oleh Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Nusa Tenggara Timur. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Nusa Tenggara Timur menyalurkan dana pada 33 koperasi di tingkat Provinsi selama 4 tahun yaitu dari tahun 2007-2010 dengan alokasi dana sebesar Rp14.000.000.000. Pengelolaan pinjaman dana bergulir dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Nusa Tenggara Timur, terlaksana kurang baik dalam alur pengembalian. Selama pengembalian terdapat 16 koperasi yang menunggak sebesar Rp2.165.993.200. Hal ini disebabkan karena prosedur sistem pengembalian pinjaman dana bergulir terlalu panjang sehingga menimbulkan kemacetan. Dalam alur pengguliran, dana digulirkan apabila koperasi-koperasi penerima dana bergulir di tahun sebelumnya mengembalikan dana tersebut. Namun selama proses pengembalian dana dari tahun 2010 hingga 2018, belum adanya pengguliran dana dikarenakan macet atau pengembalian dana tidak berjalan dengan lancar; (2) Prosedur penanganan tunggakan dari pihak pengelola tidak begitu tegas terhadap penunggak. Saran dalam penelitian ini adalah:
(1) Bagi pemerintah Nusa Tenggara Timur khususnya Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTT agar lebih memperhatikan setiap kriteria/persyaratan penerimaan dana bergulir dan adanya peraturan atau sanksi yang jelas dan tegas dalam mengatasi keterlambatan atau kemacetan pengembalian dana bergulir; (2) Bagi koperasi dan kelompok masyarakat penerima dana bergulir agar sadar akan tunggakan dari pinjaman yang diterima untuk dikembalikan, sehingga dana bergulir tersebut bisa digulirkan lagi bagi koperasi yang membutuhkan;
(3) Bagi peneliti selanjutnya agar bisa melanjutkan penelitian tentang evaluasi pengelolaan dana bergulir untuk mengetahui lebih lanjut penanganan tunggakan dana tersebut.