Abstract :
Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Kinerja Keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2014-2016?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi NTT tahun anggaran 2014-2016. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data Laporan Realisasi Anggaran Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2014- 2016.Teknik analisis data yang digunakan adalah Analisis Deskriptif dengan menggunakan rasio pada analisis kinerja keuangan pendapatan daerah dan analisis kinerja keuangan belanja daerah. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa : (1) Analisis kinerja pendapatan daerah yang di proyeksikan dengan perhitungan varians pendapatan terjadi selisih kurang, rasio kemandirian memiliki kriteria sangat kurang (52%),rasio ketergantungan memiliki kriteria sangat tinggi (73%), rasio derajat desentralisasi fiscal memiliki kriteria sedang (27%), rasio tingkat efektifitas memiliki kriteria sangat efektif (101%), selanjutnya (2) Berdasarkan analisis kinerja belanja daerah yang diproyeksikan dengan perhitungan varians belanja daerah terjadi selisih kurang, rasio keserasian belanja, penggunaan dana lebih banyak untuk belanja operasi sebesar 73% daripada untuk belanja modal sebesar 16,55%, rasio aktivitas, penggunaan dana lebih banyak untuk belanja tidak langsung sebesar 63,52% daripada untuk belanja langsung sebesar 36,48%, rasio tingkat efisiensi memiliki criteria kurang efisien (95%). Dari hasil analisis maka disarankan kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk (1) Meningkatkan tingkat pendapatan daerah agar bisa lebih mandiri dalam membiayai urusan pemerintahan dan pembangunan, (2) Melakukan perencanaan anggaran belanja sehingga menghindari adanya pemborosan dalam penggunaannya, (3) Proporsi pengalokasian Belanja Pelayanan Publik/Belanja Langsung perlu lebih ditingkatkan dan diupayakan agar jumlahnya signifikan dengan pos-pos belanja daerah lainnya agar tercipta pelayanan publik yang maksimalsehingga ditargetkan untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.