Abstract :
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2013-2015.Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2013-2015. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini data sekunder. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Keuangan Derajat Desentralisasi, Rasio Kapasitas Fiskal, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Efektifitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2013-2015 adalah: (1) Berdasarkan analisis rasio kemandirian keuangan daerah dapat disimpulkan bahwa rasiokemandirian keuangan daerah pemerintah Kota Kupang setiap tahun mengalami peningkatan. namun pola hubungannya masih bersifat konsultatif yakni antara 25%-50%. Tahun 2013 sebesar 11,01%,tahun 2014 sebesar 13,33% dan tahun 2015 sebesar 16,65%. (2) Berdasarkan analisis rasio keuangan derajat desentralisasi dapat disimpulkan bahwa rasio derajat desentralisasi dari tahun 2013-2015mengalami peningkatan, yakni pada tahun 2013 sebesar 989% pada tahun 2014 sebesar 11,75%, sedangkan pada tahun 2015 sebesar 14,22%.
(3) Berdasarkan analisis rasio ketergantungan keuangan daerahdapat disimpulkan bahwa Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kota Kupang setiap tahun mengalami penurunan. Tahun 2013 sebesar 89,89%, tahun 2014 sebesar 88,15% dan tahun 2015 sebesar 85,37%. Berdasarkan kriteria penilaian ketergantungandikategorikan sangat baik karena memiliki standar interval >50,00%. Hal ini menunjukan bahwa pemerintah Kota Kupang semakin rendah tingkat ketergantungan keuangan terhadap pemerintah pusat. Melihat dari hasil analisis tersebut, maka disarankan kepada Pemerintah Kota Kupang untuk: (1) Pemerintah daerah Kota Kupang diharapkan untuk meningkatkan PAD, (2) Menggali potensi-potensi daerah yang belum dieksploitasi. (3) Meningkatkan kordinasi dan pendekatan secara intensif dengan tingkat pusat, provinsi maupun daerah lainnya dalam rangka peningkatan penerimaan daerah. (4) Memanfaatkan sumber-sumber penerimaan daerah dan lebih mengutamakan program-program yang terkait dengan upaya pemberdayaan masyarakat, pertumbuhan ekonomi daerah dan pembangunan infrastuktur guna peningkatan kesejahteraan masyarakat.