Abstract :
Masalah pokok yang diangkat dalam penelitian ini adalah dampak/implikasi dari Implementasi Kebijakan Relokasi Pasar Inpres Bajawa Ke Pasar Bobou Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dampak implementasi Kebijakan Relokasi Pasar Inpres Bajawa Ke Pasar Bobou Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori dampak kebijakan menurut James E. Anderson (dampak yang diharapkan dan dampak yang tidak diharapkan dari implementasi sebuah kebijakan). Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Kualitatif. Sumber data primer adalah para informan sedangkan data skunder adalah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan variabel penelitian. Teknik penelitian yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisa data dilakukan melalui proses reduksi data, penyajian data, dan tahapan penarikan data dan verifikasi data. Hasil penelitian terkait dampak yang diharapkan menunjukan bahwa: 1. Adanya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak dan retribusi pasar belum tercapai karena belum ada penarikan pajak dan retribusi dari pedagang di Pasar Bobou. 2.Terbukanya lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat belum terlihat karena pedagang yang ada di Pasar Bobou adalah para pedagang yang dipindahkan dari Pasar Inpres Bajawa. 3.Meningkatnya penghasilan/omset pedagang belum tercapai karena kurangnya pengunjung yang bebrbelanja di Pasar Bobou. Hasil penelitian terkait dampak yang tidak diharapkan menunjukan bahwa: 1. Sarana pendukung pasar seperti jalan, listrik, air dan lapak atau tempat penjualan belum memadai. 2.Meningkatnya biaya transportasi ke Pasar Bobou dikarenakan jarak pasar dengan pusat kota jauh. 3.Frekuensi pengunjung pasar berkurang yang dipengaruhi oleh letak pasar yang jauh dari pusat kota maupun pemukiman warga sehingga berpengaruh terhadap biaya transportasi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan relokasi Pasar Inpres Bajawa ke Pasar Bobou belum membawa dampak yang baik bagi masyarakat, sebagai sasaran kebijakan maupun pemerintah daerah itu sendiri sebagai pembuat kebijakan. Untuk itu disarankan kepada pihak pemerintah agar setiap kebijakan yang diambil, dalam proses pembuatan maupun tahap pelaksanaanya harus melibatkan seluruh elemen masyarakat.