Evaluasi Kebijakan Izin Reklame Di Kota Batam
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Putera Batam
Author
Khusnah, Juwariyah
Subject
352.3 Manajemen Administrasi Negara
Datestamp
2021-09-01 04:59:40
Abstract :
Kebijakan publik adalah keputusan yang diambil atau ditetapkan oleh pemerintah demi kepentingan dan tujuan bersama, baik berupa Undang-Undang maupun Peraturan-Peraturan yang mana hal tersebut dibentuk dengan maksud tujuan akan masyarakat dapat hidup dengan aman, Di kota Batam sendiri untuk penyelenggaraan izin reklame menjadi tanggung jawab Badan Pengusahaan Batam Direktorat infrastruktur Kawasan hal ini sesuia dengan Perka No. 7 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Reklame Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam, yang mana Badan pengusahaan Batam melaui Subdirektorat Pembagunan Fasilitas Wisata dan Lingkungan hidup melakukan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pembangunan, penggunaan badan jalan, titik reklame, serta pemeliharaan taman dan penghijauan menjadi tanggung jawab pihak tersebut, Badan Pengusahaan Batam melalui Direktorat Infrastruktur Kawasan bersama dengan tim gabungan penataan reklame di Kota Batam telah melakukan kegiatan penertiban reklame yang tidak memiliki izin atau yang tidak sesuai dengan peraturan yang berada di wilayah Kota Batam, hal ini merupakan salah satu upaya Badan Pengusahaan Batam dalam melaksanakan penertiban reklame yang tidak memiliki izin dan penempatan yang tidak sesuai dan juga penertiban ini diharapkan memberikan kesadaran kepada masyarakat kota Batam untuk taat dan patuh pada aturan. peneliti mengambil judul Evaluasi Kebijakan Izin Reklame di Kota Batam. Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian kualitatif perdekatan deskriptif. Pengumpulan data peneliti melakukan dengan tiga cara: wawancara, dokumentasi dan observasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana Evaluasi Kebijakan Izin Reklame Di Kota Batam studi pada Badan Pengusaha Batam Direktorat Infrastruktur Kawasan. Hasil penelitian adalah untuk Aturan atau kebijakan yang diberlakukan Badan Pengusaha Batam Direktorat Infrastruktur Kawasan terhadap stakeholder dan masyarakat dengan cara membuat kebijakan baru tentang sebuah sistem manajemen reklame (simrek) hal ini dapat memudahkan setiap orang untuk mengurus izin reklame, tanpa harus menunggu antrian yang panjang dan waktu yang padat, dengan cara melalui website online yang sudah disediakan oleh Badan Pengusaha Direktorat Kawasan, dengan begitu masyarakat tidak perlu mendatangi kantor, masyarakat cukup menggunakan website dan melengkapi persyaratan pengurusan Izin reklame sesuai syarat-syarat yang diminta untuk prosedur pemuatan izin reklame. banyaknya masalah yang ditimbulkan dari reklame ilegal dan yang tidak mengikuti prosedural pembuatan izin reklame, yang mengakibatkan kerugian bagi negara dan masyarakat, sehingga dibuatkan kebijakan yang mengatur standart operasional agar ketahuan reklame-reklame yang tidak memiliki izin reklame.
Kebijakan publik adalah keputusan yang diambil atau ditetapkan oleh pemerintah demi kepentingan dan tujuan bersama, baik berupa Undang-Undang maupun Peraturan-Peraturan yang mana hal tersebut dibentuk dengan maksud tujuan akan masyarakat dapat hidup dengan aman, Di kota Batam sendiri untuk penyelenggaraan izin reklame menjadi tanggung jawab Badan Pengusahaan Batam Direktorat infrastruktur Kawasan hal ini sesuia dengan Perka No. 7 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Reklame Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam, yang mana Badan pengusahaan Batam melaui Subdirektorat Pembagunan Fasilitas Wisata dan Lingkungan hidup melakukan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pembangunan, penggunaan badan jalan, titik reklame, serta pemeliharaan taman dan penghijauan menjadi tanggung jawab pihak tersebut, Badan Pengusahaan Batam melalui Direktorat Infrastruktur Kawasan bersama dengan tim gabungan penataan reklame di Kota Batam telah melakukan kegiatan penertiban reklame yang tidak memiliki izin atau yang tidak sesuai dengan peraturan yang berada di wilayah Kota Batam, hal ini merupakan salah satu upaya Badan Pengusahaan Batam dalam melaksanakan penertiban reklame yang tidak memiliki izin dan penempatan yang tidak sesuai dan juga penertiban ini diharapkan memberikan kesadaran kepada masyarakat kota Batam untuk taat dan patuh pada aturan. peneliti mengambil judul Evaluasi Kebijakan Izin Reklame di Kota Batam. Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian kualitatif perdekatan deskriptif. Pengumpulan data peneliti melakukan dengan tiga cara: wawancara, dokumentasi dan observasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana Evaluasi Kebijakan Izin Reklame Di Kota Batam studi pada Badan Pengusaha Batam Direktorat Infrastruktur Kawasan. Hasil penelitian adalah untuk Aturan atau kebijakan yang diberlakukan Badan Pengusaha Batam Direktorat Infrastruktur Kawasan terhadap stakeholder dan masyarakat dengan cara membuat kebijakan baru tentang sebuah sistem manajemen reklame (simrek) hal ini dapat memudahkan setiap orang untuk mengurus izin reklame, tanpa harus menunggu antrian yang panjang dan waktu yang padat, dengan cara melalui website online yang sudah disediakan oleh Badan Pengusaha Direktorat Kawasan, dengan begitu masyarakat tidak perlu mendatangi kantor, masyarakat cukup menggunakan website dan melengkapi persyaratan pengurusan Izin reklame sesuai syarat-syarat yang diminta untuk prosedur pemuatan izin reklame. banyaknya masalah yang ditimbulkan dari reklame ilegal dan yang tidak mengikuti prosedural pembuatan izin reklame, yang mengakibatkan kerugian bagi negara dan masyarakat, sehingga dibuatkan kebijakan yang mengatur standart operasional agar ketahuan reklame-reklame yang tidak memiliki izin reklame.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
