Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pemilihan Umum tahun 2019 (Studi kasus Pada Bawaslu Kota Batam)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Putera Batam
Author
Gunawan, Gunawan
Subject
340 Ilmu Hukum
Datestamp
2021-10-01 03:56:06
Abstract :
Dalam melaksanakan pemilihan umum adanya upaya lembaga terkait dalam melakukan pengawasan terhadap mereka yang berkepentingan. Sifat partisipasi peserta pemilu bertujuan membentuk pemilihan adil. Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Batam dan seperti apa penguatan tugas dan kewenangan. Kajian Kerangka teori yaitu kedaulatan rakyat dan kewenangan. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum empiris/penelitian lapangan dengan studi wawancara dengan Bawaslu Kota Batam. Dilihat dari peran Bawaslu Kota Batam dalam menjalankan tugas dan kewenangannya membutuhkan tindakan tegas untuk menindak para elit politik yang mempunyai dana besar dalam bermain politik. Tindak yang dilakukan berupa aturan hukum jelas dan sanksi tegas seperti pemberian sanksi pidana maksimal kurungan atau penjara serta denda yang lebih besar. Sehingga mereka yang bermain curang atau para calon legislatif yang memainkan peran money politik menjadi lebih takut. Selain itu, adanya dukungan sumber daya manusia dalam hal ini pegawai Bawaslu Batam yang professional dibidangnya. Kemudian warga masyarakat harus pintar dan bijak dalam memilih kadernya/wakilnya yang mau duduk dibangku legislatif. Analisa data dapat yaitu analisis kualitatif, kemudian difokuskan, diabstraksikan, disisikan data tersebut secara sistematis dan rasional untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan, sehingga dapat diambil sebuah pemecahan masalah yang diuraikan dalam pembahasan untuk kemudian disimpulkan.
Dalam melaksanakan pemilihan umum adanya upaya lembaga terkait dalam melakukan pengawasan terhadap mereka yang berkepentingan. Sifat partisipasi peserta pemilu bertujuan membentuk pemilihan adil. Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Batam dan seperti apa penguatan tugas dan kewenangan. Kajian Kerangka teori yaitu kedaulatan rakyat dan kewenangan. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum empiris/penelitian lapangan dengan studi wawancara dengan Bawaslu Kota Batam. Dilihat dari peran Bawaslu Kota Batam dalam menjalankan tugas dan kewenangannya membutuhkan tindakan tegas untuk menindak para elit politik yang mempunyai dana besar dalam bermain politik. Tindak yang dilakukan berupa aturan hukum jelas dan sanksi tegas seperti pemberian sanksi pidana maksimal kurungan atau penjara serta denda yang lebih besar. Sehingga mereka yang bermain curang atau para calon legislatif yang memainkan peran money politik menjadi lebih takut. Selain itu, adanya dukungan sumber daya manusia dalam hal ini pegawai Bawaslu Batam yang professional dibidangnya. Kemudian warga masyarakat harus pintar dan bijak dalam memilih kadernya/wakilnya yang mau duduk dibangku legislatif. Analisa data dapat yaitu analisis kualitatif, kemudian difokuskan, diabstraksikan, disisikan data tersebut secara sistematis dan rasional untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan, sehingga dapat diambil sebuah pemecahan masalah yang diuraikan dalam pembahasan untuk kemudian disimpulkan.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
