Formulasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kota Batam
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Putera Batam
Author
Putri, Dwita Ria Ayuning
Subject
348.598 Undang-undang, Peraturan-peraturan di Indonesia
Datestamp
2022-11-08 08:48:03
Abstract :
Batam adalah kota yang memiliki tingkat kekerasan terhadap anak yang tinggi. Kasus-kasus kekerasan terhadap anak masih banyak terjadi di Indonesia, sehingga banyak anak menjadi korban kekerasan dan eksploitasi dalam keluarga, menurut data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Pemerintahan Kota Batam. ditemukan kasus kekerasan pada anak di Kota Batam tahun 2014 sejumlah 56 kasus, pada tahun 2015 sebanyak 72 kasus, tahun 2016 menjadi 24 kasus, pada tahun 2017 meningkat menjadi 72 kasus, 2018 sejumlah 86 kasus, dan tahun 2019 sebanyak 39 kasus. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran DPRD dan Pemerintahan Kota Batam melaksanakan formulasi dan menghasilkan kebijakan yaitu Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Aktor lain yang juga terlibat yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pemerintah kota Batam juga mengeluarkan Peraturan Daerah No. 02 tahun 2016 tentang penyelenggaraan perlindungan anak, dengan mempertimbangkan bahwa masalah sering terjadi pada anak-anak baik di lingkungan sosial maupun di keluarga mereka sendiri. Undang-undang juga menjelaskan bahwa implementasi perlindungan anak adalah milik orang tua, keluarga, pemerintah dan negara.
Batam adalah kota yang memiliki tingkat kekerasan terhadap anak yang tinggi. Kasus-kasus kekerasan terhadap anak masih banyak terjadi di Indonesia, sehingga banyak anak menjadi korban kekerasan dan eksploitasi dalam keluarga, menurut data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Pemerintahan Kota Batam. ditemukan kasus kekerasan pada anak di Kota Batam tahun 2014 sejumlah 56 kasus, pada tahun 2015 sebanyak 72 kasus, tahun 2016 menjadi 24 kasus, pada tahun 2017 meningkat menjadi 72 kasus, 2018 sejumlah 86 kasus, dan tahun 2019 sebanyak 39 kasus. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran DPRD dan Pemerintahan Kota Batam melaksanakan formulasi dan menghasilkan kebijakan yaitu Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Aktor lain yang juga terlibat yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pemerintah kota Batam juga mengeluarkan Peraturan Daerah No. 02 tahun 2016 tentang penyelenggaraan perlindungan anak, dengan mempertimbangkan bahwa masalah sering terjadi pada anak-anak baik di lingkungan sosial maupun di keluarga mereka sendiri. Undang-undang juga menjelaskan bahwa implementasi perlindungan anak adalah milik orang tua, keluarga, pemerintah dan negara.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
