Evaluasi Kebijakan Penanganan Illegal Fishing (Studi Kasus di Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Kepulauan Riau)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Putera Batam
Author
Pasaribu, Elfira Lamria Agnes
Subject
352.3 Manajemen Administrasi Negara
Datestamp
2022-11-08 09:02:41
Abstract :
Sektor perikanan merupakan salah satu meningatkan sektor dalam pembangunan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau, namun konstribusi sektor perikanan ini dirasakan belum optimalkan dikarena masih ada praktek-praktek penangkapan ikan secara Ilegal dan melanggar dengan peraturan perundang-undangan, karena hilangnya potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang cukup besar akibat illegal fishing. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan penanganan illegal fishing di Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kepulauan Riau,dalam pelaksanaan kebijakan penanganan illegal fishing mempunyai program kerja pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan adalah pengawasan perikanan, pengawasan pengelolahan sumber daya perikanan dan pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan masyarakat . Metode pengumpulan data yang digunakan adalah tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.Penelitian ini juga didasarkan pada pelaksanaan Peraturan Perundang?undangan Nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan.Peneliti ini menggunakan pendekatan evaluasi formtif William N Dunn yang merupakan sebuah proses kebijakan atau program yang sedang diimplementasikan. Indikator yang digunakan yaitu efektifitas, efesiensi, kecukupan, perataan, responsitas, dan ketepatan.Dengan hasil menunjukkan bahwa implementasi dari kebijkan penanganan illegal fishing sudah mulai efektif karena terbuktinya adanya jumlah kasus illegal fishing ada penurunan di tahun 2019. Untuk menjalankan kebijakan ini, Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam juga melakukan sosialisasi, dan untuk maksimal perluh adanya penambahan jumlah personil pengawasan perikanan yang kompeten dibidang patroli dan lebih rutin melakukan patroli dalam pengawasan perikanan.
Sektor perikanan merupakan salah satu meningatkan sektor dalam pembangunan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau, namun konstribusi sektor perikanan ini dirasakan belum optimalkan dikarena masih ada praktek-praktek penangkapan ikan secara Ilegal dan melanggar dengan peraturan perundang-undangan, karena hilangnya potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang cukup besar akibat illegal fishing. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan penanganan illegal fishing di Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kepulauan Riau,dalam pelaksanaan kebijakan penanganan illegal fishing mempunyai program kerja pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan adalah pengawasan perikanan, pengawasan pengelolahan sumber daya perikanan dan pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan masyarakat . Metode pengumpulan data yang digunakan adalah tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.Penelitian ini juga didasarkan pada pelaksanaan Peraturan Perundang?undangan Nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan.Peneliti ini menggunakan pendekatan evaluasi formtif William N Dunn yang merupakan sebuah proses kebijakan atau program yang sedang diimplementasikan. Indikator yang digunakan yaitu efektifitas, efesiensi, kecukupan, perataan, responsitas, dan ketepatan.Dengan hasil menunjukkan bahwa implementasi dari kebijkan penanganan illegal fishing sudah mulai efektif karena terbuktinya adanya jumlah kasus illegal fishing ada penurunan di tahun 2019. Untuk menjalankan kebijakan ini, Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam juga melakukan sosialisasi, dan untuk maksimal perluh adanya penambahan jumlah personil pengawasan perikanan yang kompeten dibidang patroli dan lebih rutin melakukan patroli dalam pengawasan perikanan.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
