Formulasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir di Kota Batam
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Putera Batam
Author
Helna, Helna
Subject
348.598 Undang-undang, Peraturan-peraturan di Indonesia
Datestamp
2022-11-08 09:23:24
Abstract :
Peraturan Daerah tentang Retribusi Parkir yaitu Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018. Permasalahan terbesar dalam pengelolaan parkir di Kota Batam adalah terjadinya kebocoran retribusi parkir. Akibatnya uang yang masuk ke kas daerah tidak sebanding dengan potensi yang sebenarnya. Potensi pendapatan daerah dari sektor ini ditaksir mencapai puluhan miliar pertahun. Namun pemerintah hanya memasang target yang sangat rendah. Rata-rata Rp 10 (sepuluh) miliar per tahun. Pendapatan Asli Daerah merupakan faktor terpenting dalam pelaksanaan otonomi daerah. Sebelum menetapkan target penerimaan ini sebaiknya dilakukan analisis potensi daerah yang ada. Dengan menganalisis potensi yang dilaksanakan tiap tahun, maka diharapkan daerah dapat memanfaatkan potensi yang ada semaksimal mungkin demi kepentingan pembangunan di daerahnya. Semakin besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka daerah akan semakin mampu untuk melaksanakan tugas?tugas pemerintahan dan pembangunan. Untuk mengetahui dan menganalisis formulasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir di Kota Batam. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dipilih karena untuk menyajikan data secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang ada dilapangan. Dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk menggali fakta mengenai formulasi Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir di Kota Batam. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Pada tahap merumuskan masalah kebijakan, Winarno membagikan beberapa indikator formulasi kebijakan, sebagai berikut : 1. Perumusan Masalah Kebijakan, 2. Penyusunan Agenda Pemerintah, 3. Perumusan Usulan Kebijakan, dan 4. Pengesahan Kebijakan.
Peraturan Daerah tentang Retribusi Parkir yaitu Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018. Permasalahan terbesar dalam pengelolaan parkir di Kota Batam adalah terjadinya kebocoran retribusi parkir. Akibatnya uang yang masuk ke kas daerah tidak sebanding dengan potensi yang sebenarnya. Potensi pendapatan daerah dari sektor ini ditaksir mencapai puluhan miliar pertahun. Namun pemerintah hanya memasang target yang sangat rendah. Rata-rata Rp 10 (sepuluh) miliar per tahun. Pendapatan Asli Daerah merupakan faktor terpenting dalam pelaksanaan otonomi daerah. Sebelum menetapkan target penerimaan ini sebaiknya dilakukan analisis potensi daerah yang ada. Dengan menganalisis potensi yang dilaksanakan tiap tahun, maka diharapkan daerah dapat memanfaatkan potensi yang ada semaksimal mungkin demi kepentingan pembangunan di daerahnya. Semakin besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka daerah akan semakin mampu untuk melaksanakan tugas?tugas pemerintahan dan pembangunan. Untuk mengetahui dan menganalisis formulasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir di Kota Batam. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dipilih karena untuk menyajikan data secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang ada dilapangan. Dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk menggali fakta mengenai formulasi Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir di Kota Batam. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Pada tahap merumuskan masalah kebijakan, Winarno membagikan beberapa indikator formulasi kebijakan, sebagai berikut : 1. Perumusan Masalah Kebijakan, 2. Penyusunan Agenda Pemerintah, 3. Perumusan Usulan Kebijakan, dan 4. Pengesahan Kebijakan.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
