Formulasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Batam
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Putera Batam
Author
Simanullang, Yessica
Subject
348.598 Undang-undang, Peraturan-peraturan di Indonesia
Datestamp
2022-11-09 03:28:43
Abstract :
Meningkatnya volume sampah memerlukan pengelolaan yang kompleks dan serius. Permasalahan volume sampah yang menumpuk di Kota Batam membuat para analisis kebijakan mengupayakan alternatif-alternatif yang akan dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan sampah di Kota Batam. Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan peran DPRD Kota Batam sebagai salah satu aktor Formulasi Kebijakan dalam pembuatan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Batam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, data dalam penelitian ini berupa data primer dan sekunder dalam bentuk observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Pemerintah daerah bersama dengan DPRD Kota Batam melaksanakan formulasi dan menghasilkan kebijakan yaitu Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan sampah, aktor lain yang juga terlibat yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan masyarakat. Adanya perbedaan pendapat antara aktor kebijakan hal yang biasa, namun tetap mengedepankan kepentingan masyarakat demi menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah teratur dan berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kebersihan serta menjadikan sampah untuk di daur ulang. Proses formulasi diselenggarakan berdasarkan perumusan masalah kebijakan, penyusunan agenda kebijakan, pemilihan alternatif kebijakan, dan pengesahan kebijakan. Dengan diselenggarakannya peraturan daerah tersebut membuktikan bahwa formulasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Batam yang bertujuan mewujudkan kebersihan, dan meningkatkan kualitas lingkungan yang lebih baik dan dapat diwujudkan seperti yang diharapkan.
Meningkatnya volume sampah memerlukan pengelolaan yang kompleks dan serius. Permasalahan volume sampah yang menumpuk di Kota Batam membuat para analisis kebijakan mengupayakan alternatif-alternatif yang akan dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan sampah di Kota Batam. Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan peran DPRD Kota Batam sebagai salah satu aktor Formulasi Kebijakan dalam pembuatan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Batam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, data dalam penelitian ini berupa data primer dan sekunder dalam bentuk observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Pemerintah daerah bersama dengan DPRD Kota Batam melaksanakan formulasi dan menghasilkan kebijakan yaitu Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan sampah, aktor lain yang juga terlibat yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan masyarakat. Adanya perbedaan pendapat antara aktor kebijakan hal yang biasa, namun tetap mengedepankan kepentingan masyarakat demi menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah teratur dan berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kebersihan serta menjadikan sampah untuk di daur ulang. Proses formulasi diselenggarakan berdasarkan perumusan masalah kebijakan, penyusunan agenda kebijakan, pemilihan alternatif kebijakan, dan pengesahan kebijakan. Dengan diselenggarakannya peraturan daerah tersebut membuktikan bahwa formulasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Batam yang bertujuan mewujudkan kebersihan, dan meningkatkan kualitas lingkungan yang lebih baik dan dapat diwujudkan seperti yang diharapkan.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
