Tinjauan Yuridis Pembebasan Warga Binaan Kemasyarakatan Pada Masa Covid 19 Di Kota Batam
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Putera Batam
Author
Simamora, Jonariko
Subject
345 Hukum Pidana
Datestamp
2021-05-31 08:16:29
Abstract :
Akhir 2019 muncul suatu wabahn corona virus disease atau covid-19 menjadi berita mancanegara dan juga nasional. Tidak hanya dirasakan pada sektor kesehatan saja, namun juga merambah keseluruh sendi kehidupan. Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyebaran virus ini didalam lapas kemudian Menkumham membuat kebijakan No.10 Tahun 2020 tentang syarat pemberian asimilasi dan hak intergritas bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggualangan penyebaran Covi-19. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ratio legis mentri hukum dan ham dalam mengeluarakan kebijakan 19.PK.01.04.04 Tahun 2020 dan keputusan mentri hukum dan Ham No. M.MH- Anak melalui asimilasi dan intergritas dalam rangka pencegahan dan penaggualangan penyebarab corona di tengah wabah covid-19 saat ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. hasil penelitian ini adalah ratio legis pembebasan bersyarat yang diberikan kepada warga binaan merupakan suatu langkah revolusioner namun bersifat sementara, kebijakan ini hanya berlaku selama masa pandemi covid-19 saja. Lapas di kota batam sudah menerapkan kebijakan ini sehingga 160 orang warga binaan mendapatkan pembebesan bersyarat melalui asimilasi dan integrasi tersebut, namun setelah pembebasan narapidana tersebut dilakukan 3 (tiga) dari 160 orang tersebut kembali ditangkap pihak kepolisian karena melakukan tindak pidana kembali.
Akhir 2019 muncul suatu wabahn corona virus disease atau covid-19 menjadi berita mancanegara dan juga nasional. Tidak hanya dirasakan pada sektor kesehatan saja, namun juga merambah keseluruh sendi kehidupan. Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyebaran virus ini didalam lapas kemudian Menkumham membuat kebijakan No.10 Tahun 2020 tentang syarat pemberian asimilasi dan hak intergritas bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggualangan penyebaran Covi-19. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ratio legis mentri hukum dan ham dalam mengeluarakan kebijakan 19.PK.01.04.04 Tahun 2020 dan keputusan mentri hukum dan Ham No. M.MH- Anak melalui asimilasi dan intergritas dalam rangka pencegahan dan penaggualangan penyebarab corona di tengah wabah covid-19 saat ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. hasil penelitian ini adalah ratio legis pembebasan bersyarat yang diberikan kepada warga binaan merupakan suatu langkah revolusioner namun bersifat sementara, kebijakan ini hanya berlaku selama masa pandemi covid-19 saja. Lapas di kota batam sudah menerapkan kebijakan ini sehingga 160 orang warga binaan mendapatkan pembebesan bersyarat melalui asimilasi dan integrasi tersebut, namun setelah pembebasan narapidana tersebut dilakukan 3 (tiga) dari 160 orang tersebut kembali ditangkap pihak kepolisian karena melakukan tindak pidana kembali.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
