Analisis Yuridis Terhadap Dewan Pengawasan Terkait Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Putera Batam
Author
Ewin, Ewin
Subject
340 Ilmu Hukum
Datestamp
2021-06-19 08:08:18
Abstract :
Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia tergolong sangat memuaskan dalam beberapa tahun terakhir, dikarekan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga supervisi dalam melaksanakan tugasnya sehingga dapat bekerja maksimal, akan tetapi terbentuknya Dewan Pengawas didalam struktur Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menjadi celah sebagai penghambat Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melaksanakan tugasnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh dewan pengawas terhadap kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Hasil penelitian ini adalah dibentuknya Dewan Pengawas didalam struktur lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi, dapat mempengaruhi kinerja lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi itu sendiri, melalui Pasal 12B, Pasal 37B dapat mencederai kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi. Karena pada dasarnya Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga independen, dan dengan munculnya Dewan Pengawas malah akan mempengaruhi proses projustitia, karena dewan pengawas memiliki kewenangan untuk memberikan izin atau tidaknya terhadap proses penyadapan, penggeledahan, hingga penyitaan. Yang pada Undang-Undang sebelumnya tidak diwajibkan untuk mengajukan permohonan terkait kegiatan diatas ke pihak tertentu.
Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia tergolong sangat memuaskan dalam beberapa tahun terakhir, dikarekan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga supervisi dalam melaksanakan tugasnya sehingga dapat bekerja maksimal, akan tetapi terbentuknya Dewan Pengawas didalam struktur Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menjadi celah sebagai penghambat Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melaksanakan tugasnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh dewan pengawas terhadap kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Hasil penelitian ini adalah dibentuknya Dewan Pengawas didalam struktur lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi, dapat mempengaruhi kinerja lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi itu sendiri, melalui Pasal 12B, Pasal 37B dapat mencederai kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi. Karena pada dasarnya Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga independen, dan dengan munculnya Dewan Pengawas malah akan mempengaruhi proses projustitia, karena dewan pengawas memiliki kewenangan untuk memberikan izin atau tidaknya terhadap proses penyadapan, penggeledahan, hingga penyitaan. Yang pada Undang-Undang sebelumnya tidak diwajibkan untuk mengajukan permohonan terkait kegiatan diatas ke pihak tertentu.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
