Efektivitas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang jaminan Fidusia Terhadap Jaminan Fidusia Yang Belum Di Roya
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Putera Batam
Author
Situmeang, Rinal Efries
Subject
340 Ilmu Hukum
Datestamp
2021-06-19 08:01:40
Abstract :
Ketentuan mengenai penghapusan jaminan fidusia tercantum dalam pasal 16 dan 17 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 disebutkan bahwa benda yang didaftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui online wajib dilakukan penghapusan. Hal tersebut dilakukan untuk menjamin kepastian hukum bagi debitur maupun kreditur. Namun dilapangan masih banyak pihak debitur maupun kreditur yang tidak melakukan penghapusan jaminan fidusia sehingga akan menimbulkan masalah ketika debitur akan menjaminkan kembali barang atau objek jaminannya sebagai jaminan fidusia karena dalam UUJF tidak diperbolehkan adanya fidusia ulang. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana pelaksanaan dan kendala penghapusan (roya) jaminan fidusia di PT. Bank Perkreditan Rakyat Kintamas Mitra Dana dan Apa Akibat Hukum apabila Debitur tidak melakukan penghapusan (roya) terhadap Jaminan Fidusia, Metode penelitian ini yang digunakan yaitu jenis penelitian Empiris. Alat pengumpulan data menggunakan pendekatan observasi ataupun wawancara. Penelitian dilakukan di PT. BPR Kintamas Mitra Dana dan Notaris rekanan dari Bank tersebut. Hasil dari penelitian ini adalah adanya beberapa kendala dalam pelaksanaan penghapusan jaminan fidusia online Pada PT. BPR Kintamas Mitra Dana yaitu tidak adanya kesadaran dan kepedulian dari pihak kreditur maupun debitur untuk meroya jaminannya, ketidaksesuaian antara peraturan dan pelaksanaan dilapangan, Pemerintah yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta pihak notaris harus memberikan sosialiasi serta pemahaman yang lebih mendalam kepada debitur ataupun kreditur tentang pentingnya pelaksanaan penghapusan atau roya fidusia ini dilakukan
Ketentuan mengenai penghapusan jaminan fidusia tercantum dalam pasal 16 dan 17 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 disebutkan bahwa benda yang didaftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui online wajib dilakukan penghapusan. Hal tersebut dilakukan untuk menjamin kepastian hukum bagi debitur maupun kreditur. Namun dilapangan masih banyak pihak debitur maupun kreditur yang tidak melakukan penghapusan jaminan fidusia sehingga akan menimbulkan masalah ketika debitur akan menjaminkan kembali barang atau objek jaminannya sebagai jaminan fidusia karena dalam UUJF tidak diperbolehkan adanya fidusia ulang. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana pelaksanaan dan kendala penghapusan (roya) jaminan fidusia di PT. Bank Perkreditan Rakyat Kintamas Mitra Dana dan Apa Akibat Hukum apabila Debitur tidak melakukan penghapusan (roya) terhadap Jaminan Fidusia, Metode penelitian ini yang digunakan yaitu jenis penelitian Empiris. Alat pengumpulan data menggunakan pendekatan observasi ataupun wawancara. Penelitian dilakukan di PT. BPR Kintamas Mitra Dana dan Notaris rekanan dari Bank tersebut. Hasil dari penelitian ini adalah adanya beberapa kendala dalam pelaksanaan penghapusan jaminan fidusia online Pada PT. BPR Kintamas Mitra Dana yaitu tidak adanya kesadaran dan kepedulian dari pihak kreditur maupun debitur untuk meroya jaminannya, ketidaksesuaian antara peraturan dan pelaksanaan dilapangan, Pemerintah yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta pihak notaris harus memberikan sosialiasi serta pemahaman yang lebih mendalam kepada debitur ataupun kreditur tentang pentingnya pelaksanaan penghapusan atau roya fidusia ini dilakukan
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
