Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pungutan Liar Di Lembaga Pendidikan (Studi Pada Polresta Barelang)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Putera Batam
Author
Laia, Delfani
Subject
306.28 Institusi Polisi
Datestamp
2021-06-30 08:53:05
Abstract :
Pungutan liar semakin marak aski dilakukan oleh berbagai oknum demi mendapatkan keuntungan semata. Pungutan liar ini terjadi di salah satu sekolah di Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 di Sei Panas Kota Batam ini menjadi perhatian publik nasional. Namun dalam penegakan hukum pada kasus pungutan liar ini cukuplah rumit dikarenakan dirancang dengan secara sistematis sedemikian rupa sehingga sulit nantinya dalam proses pembuktian. Atas hal tersebut terdapat permasalahan hukum yang ingin penulis kaji lebih mendalam lagi mengenai bagaimana peranan Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pungutan liar dan Apa kendala yang dihadapi kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pungutan liar tersebut. Untuk mendapatkan hasil yang lebih valid dalam menganalisis permasalahan diatas penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris yang merupakan pengamatan langsung dengan narasumber atau sumber hukum yang dapat dipercaya, baik itu dengan wawancara atau mengambil data langsung. Hasil penelitian yang penulis dapatkan penyelidikan pada kasus SMPN 10 Kota Batam yang kewenangan khususnya ke Reskrim Khusus pada Unit 2 untuk kegiatan penyelidikan, sesuai dengan kewenangan dari tugas kepolisian tersebut yaitu dengan cara mendatangi kerumah guru yang diduga melakukan tindak pidana pungutan liar sesuai dengan pada ketentuan KUHAP Pasal 1 Ayat (19) tentang tertangkap tangan tersangka kedapatan pada saat itu juga, bukanlah dengan sebutan operasi tangkap tangan seperti yang dituliskan dimedia informasi. Yang menjadi hambatan kepolisian dalam melakukan tindak pidana pungutan liar ini yaitu: Minim informasi dari masyarakat dan Upaya yang bisa dilakukan adalah memberikan himbauan kepada setiap instansi mengenai sanksi hukum dan melakukan pola-pola penindakan atau penghukuman terhadap para pelaku pungutan liar berdasarkan ketentuan hukum.
Pungutan liar semakin marak aski dilakukan oleh berbagai oknum demi mendapatkan keuntungan semata. Pungutan liar ini terjadi di salah satu sekolah di Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 di Sei Panas Kota Batam ini menjadi perhatian publik nasional. Namun dalam penegakan hukum pada kasus pungutan liar ini cukuplah rumit dikarenakan dirancang dengan secara sistematis sedemikian rupa sehingga sulit nantinya dalam proses pembuktian. Atas hal tersebut terdapat permasalahan hukum yang ingin penulis kaji lebih mendalam lagi mengenai bagaimana peranan Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pungutan liar dan Apa kendala yang dihadapi kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pungutan liar tersebut. Untuk mendapatkan hasil yang lebih valid dalam menganalisis permasalahan diatas penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris yang merupakan pengamatan langsung dengan narasumber atau sumber hukum yang dapat dipercaya, baik itu dengan wawancara atau mengambil data langsung. Hasil penelitian yang penulis dapatkan penyelidikan pada kasus SMPN 10 Kota Batam yang kewenangan khususnya ke Reskrim Khusus pada Unit 2 untuk kegiatan penyelidikan, sesuai dengan kewenangan dari tugas kepolisian tersebut yaitu dengan cara mendatangi kerumah guru yang diduga melakukan tindak pidana pungutan liar sesuai dengan pada ketentuan KUHAP Pasal 1 Ayat (19) tentang tertangkap tangan tersangka kedapatan pada saat itu juga, bukanlah dengan sebutan operasi tangkap tangan seperti yang dituliskan dimedia informasi. Yang menjadi hambatan kepolisian dalam melakukan tindak pidana pungutan liar ini yaitu: Minim informasi dari masyarakat dan Upaya yang bisa dilakukan adalah memberikan himbauan kepada setiap instansi mengenai sanksi hukum dan melakukan pola-pola penindakan atau penghukuman terhadap para pelaku pungutan liar berdasarkan ketentuan hukum.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
