Abstract :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan peran Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengawasan terhadap Badan Hukum Finansial Teknologi yang masih terdaftar dalam pinjaman dana secara online di Indonesia serta perusahaan Finansial Teknologi mempertanggung jawabkan posisi terdaftar yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan proses yang harus dilakukan oleh Badan Hukum PT. CROWDE Membangun Bangsa untuk diberikan izin oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris dengan penelitian berdasar pada peraturan-peraturan tertulis karena membutuhkan data-data yang bersifat sekunder dan untuk mendapat data-data yang bersifat primer dengan menemukan kebenaran dengan metode berpikir induktif dan kebenaran koresponden. Teknik pengumpulan data penelitian yang bersifat deskriptif analisis kualitatif yakni memperoleh data penelitian dari data hasil wawancara yang sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Data yang diperoleh dengan proses wawancara disusun ke dalam bentuk dan bahasa yang lebih rapi agar mudah dipahami dan dimengerti untuk dibaca.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa OJK melakukan peran pengawasan terhadap badan hukum fintech yang terdaftar atau berizin di OJK sesuai dengan ketentuan POJK Nomor 77 Tahun 2016 dan OJK melakukan tiga metode pengawasan yaitu Offsite, Market Conduct (Semi SRO), dan Onsite. Konsumen harus dapat secara bijak memilih untuk menggunakan layanan pinjaman online lembaga fintech yang telah terdaftar atau berizin di OJK. Finansial Teknologi adalah bentuk bisnis baru yang melibatkan kekuatan teknologi dan perangkat digital. PT. CROWDE Membangun Bangsa dengan nama platformnya CROWDE mempertanggung jawabkan posisi terdaftar yang diberikan OJK dengan melakukan kewajibannya yaitu melapor kepada OJK secara berkala, perusahaan juga harus dapat menunjukkan ketersediaan dan kemampuan dalam mengelola perusahaan yang terutama adalah nilai pinjaman yang disalurkan, ke daerah mana saja pinjaman disalurkan, dan profil debitur dan proses yang harus dilakukan oleh Badan Hukum PT. CROWDE Membangun Bangsa untuk diberikan izin oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah Live Demo Conduct, Asistensi Dokumen Kelembagaan, Audit Lokasi, dan yang terakhir adalah memperoleh izin dari OJK./ This study aims to determine the implementation of the role of Otoritas Jasa Keuangan to supervise the Legal Financial Institutions that are still registered in online loan funds in Indonesia and the Financial Technology company is responsible for the registered position given by the Financial Services Authority and the process that must be carried out by the Legal Entity PT. CROWDE Membangun Bangsa to be given permission by the Otoritas Jasa Keuangan.
This research uses empirical normative legal research method with research based on written regulations because it requires secondary data and to obtain primary data by discovering the truth with inductive thinking methods and correspondent truth. Research data collection techniques that are descriptive qualitative analysis that is obtaining research data from interview data in accordance with the facts in the field. Data obtained with the interview process into neater forms and languange so it is easy to be understood and understandable for read.
The results showed that the OJK performs a supervisory role over fintech legal entities registered or licensed in the OJK in accordance with the provisions of POJK Number 77 of 2016 and OJK conducts three monitoring methods namely Offsite, Market Conduct (Semi SRO), and Onsite. Consumers must be able to wisely choose to use the online loan services of fintech institutions that have been registered or licensed in the OJK. Financial Technology is a new form of business that involves the power of technology and digital devices. PT. CROWDE Membangun Bangsa with its platform name CROWDE takes responsibility for the registered position given by the OJK by carrying out its obligations, namely reporting to OJK periodically,
the company must also be able to demonstrate the availability and ability to manage the company, which is primarily the value of loans disbursed, to which areas the loans are disbursed, and the debtor profile and processes that must be carried out by the Legal Entity PT. CROWDE Membangun Bangsa to be given permission by the Otoritas Jasa Keuangan is a Live Demo Conduct, Institutional Document Assistance, Location Audit, and the last is obtaining permission from the OJK.