Abstract :
Indonesia adalah negara kepulauan di mana sektor pariwisata memiliki peranan penting untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kepulauan Derawan, Pulau Maratua dan gugusan-gugusan pulau kecil di sekitarnya memiliki pemandangan bawah laut yang indah yang terletak di Kabupaten Berau Kalimantan Timur. Sejak Kepulauan Derawan dan sekitarnya terkenal ke berbagai negara, maka bangunan berupa hotel dan resort banyak didirikan di pinggir pantai, kemudian dibangun sampai menjorok ke laut atau bahkan menggunakan ruang laut atau berada di atas laut. Sebagian besar hotel dan resort di Kepulauan Derawan tersebut memiliki hak atas tanah berupa Hak Milik dan sebagian kecil merupakan Hak Pakai. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengkaji dan menganalisis pemanfaatan ruang di atas laut untuk bangunan resort pariwisata di Kepulauan Derawan, (2) mengkaji dan menganalisis kewenangan perizinan pemanfaatan ruang di atas laut ditinjau dari beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode yuridis normatif serta analisis yang digunakan adalah deduktif analitis. Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Dari hasil penelitian tersebut, disimpulkan bahwa (1) pemanfaatan ruang di atas laut untuk bangunan resort pariwisata di Kepulauan Derawan tidak sesuai dengan pasal 4 ayat 1, pasal 4 ayat 2 dan pasal 16 ayat 1 UU Pokok Agraria karena yang menjadi objek hak atas tanah adalah hanya tanah darat di mana yang dapat dihaki oleh orang hanya permukaan bumi yang disebut dengan tanah. Bangunan resort pariwisata yang tidak memiliki izin lokasi dan izin pengelolaan maka melanggar pasal 47 UU Kelautan serta dapat diberikan sanksi pidana menurut pasal 49 UU Kelautan. (2) Kewenangan perizinan pemanfaatan ruang di atas laut di Kepulauan Derawan apabila ditinjau dari UU PW3PK tidak sesuai dengan pasal 50 UUPW3PK. Menteri berwenang untuk memberikan dan mencabut izin lokasi dan izin pengelolaan di Kepulauan Derawan yang termasuk Kawasan Strategi Pariwisata Nasional. / Indonesia is an archipelago where the tourism sector plays important roles to create jobs and to increase economic growth. The Derawan Island, Maratua Island and small islands around it have a beautiful underwater landscape that is located in Berau Regency, East Kalimantan. Since The Derawan Island and its surroundings are well known to various countries, then so many buildings have been established in the form of hotels and resorts located on the seashore, then built up to protrude into the sea or even use sea space or above the sea. Most of the hotels and resorts in Derawan Island have land right in the form of Ownership Right and small portion is Use Right. This research aims (1) to study and analyze the utilization of space above the sea for tourism resort building in Derawan Island, (2) to study and analyze authority to give a permit for utilization of space above the sea in terms of applicable laws and regulations in Indonesia. This research is a qualitative research with normative juridical methods and uses deductive analysis. From the result of this research, it concluded that (1) Utilization of space for tourism resort building that is located above the sea in Derawan Island, it violate article 4 paragraph 1, article 4 paragraph 2 and article 16 paragraph 2 Basic Agrarian Law. The object of land rights is only land and people can own it where the scope is only ground or earth surface. Tourism resort builidings that do not have location permits and management permits violate article 47 of Maritime Law and it might be subject to criminal sanctions according to article 49 of Maritime Law. (2) The authority to give a permit for utilization of space above the sea, in terms of UU PW3PK, it violates article 50 UU PW3PK. The Minister has the authority to grant and revoke location permits and management permits in Derawan Island that determined by Goverment as National Tourism Strategy Region.