Abstract :
Tanah diatur dalam UUPA dan PP Nomor 24 Tahun 1997. Namun dalam prakteknya, penerbitan sertifikat tanah sering dipertanyakan keefektifannya dalam memberikan kepastian hukum. Salah satu kasus tumpang tindih hak milik yang terjadi di Kabupaten Kubu Raya yakni Putusan Nomor 158 PK/TUN/2018 dengan Yohanna Livia selaku Penggugat melawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya selaku Tergugat dan The Khun Seng, Erick Suseno Martio dan Saponarya Lim selaku Tergugat II Intervensi. Kasus ini berawal dengan adanya Sertifikat Hak Milik No 34003/Desa Sungai Raya seluas ± 99.900 m2 milik Penggugat. Namun kemudian muncul 4 (empat) Sertifikat Hak Milik lain pada bidang tanah yang sama milik Tergugat Intervensi. Jenis penelitian yang digunakan penelitian hukum yuridis normatif dan metode deduktif dengan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Sebenarnya tumpang tindih sertifikat hak milik tidak mungkin dapat terjadi sesuai peraturan yang ada. Dalam kasus ini disebabkan adanya ketidaktelitian dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya dalam memeriksa kebenaran fakta terkait tanah yang dimohonkan. Saran yang dapat diberikan adalah sebaiknya pejabat Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia dapat melakukan pendaftaran tanah secara lebih teliti dan Hakim Pengadilan taat pada azas kepastian hukum dalam memeriksa tumpang tindih hak atas tanah agar pemilik tanah yang sebenarnya terlindungi secara hukum. / Land is regulated in UUPA and PP No. 24 of 1997. But in practice, the issuance of certificate is often questioned about its effectiveness in providing legal certainty. One of overlapping property rights case that occurred in Kubu Raya Regency was 158PK/TUN/2018 with Yohanna Livia as Plaintiff against the Head of the Land Registry Officer of Kubu Raya Regency as Defendant and The Khun Seng, Erick Suseno Martio, and Saponarya Lim as Intervening Defendant II. This case began with the existence of Certificate of Ownership No. 34003/Desa Sungai Raya covering an area of ± 99.900 m2 owned by the Plaintiff. However, 4 (four) other Ownership Certificates later appeared on the same plot of land belonging to the Intervening Defendant. This type of research is normative juridical legal research and deductive methods with statute approach, case approach, and conseptual approach. Actually overlapping of ownership certificates is not possible to happen in accordance with existing regulations. In this case, it was caused by the inaccuracy of the Land Registry Officer of Kubu Raya District in checking the truth of the facts related to the land being applied for. The advises that can be given are Land Registry Officers in Indonesia should be able to conduct land registration more thoroughly and the judge of the court adheres to the principle of legal certainty in examining overlapping land rights so that the actual land owner is legally protected.