Peran majelis pengawas notaris dalam upaya mengawasi penyelundupan hukum akta sewa menyewa dalam mengakomodir penguasaan tanah oleh warga negara asing di Indonesia
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Pelita Harapan
Author
Salim, Stacia
Subject
K Law (General)
Datestamp
2022-03-05 03:36:14
Abstract :
Hukum tanah di Indonesia menganut asas nasionalitas yang hanya memperbolehkan Warga Negara Indonesia (WNI) menguasai tanah dengan Hak Milik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Peraturan ini yang mengakibatkan penguasaan tanah oleh Warga Negara Asing (WNA) hanya terbatas pada Hak Pakai. Segala upaya dilakukan untuk mendapatkan cela agar dapat memindahkan penguasaan tanah di Indonesia seutuhnya baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini yang menjadi salah satu pemicu marak terjadinya kasus penyelundupan hukum. Salah satu bentuk penyelundupan hukum yang tersirat dalam pembuatan akta Notaris yaitu mengenai pemindahan penguasaan tanah secara tidak langsung dari WNI kepada WNA. Sehingga dalam hal ini Majelis Pengawas Notaris (MPN) berperan penting dalam hal mengawasi Notaris dalam menjalankan tugasnya, agar tidak menyimpang dari kode etik dan UUJN. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Majelis Pengawas Notaris dalam upaya mengawasi penyelundupan hukum dalam Akta Sewa Menyewa dalam mengakomodir penguasaan tanah oleh Warga Negara Asing. Serta bagaimana tanggung jawab Notaris terkait Akta yang dibuatnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris, dengan menggunakan data yang terdiri dari data primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pada praktiknya pengawasan yang dilakukan oleh MPN beruang lingkup sempit yang terbatas pada pengawasan administrasi saja dan hanya dapat melakukan pemeriksaan terhadap Notaris ketika terdapat laporan dari masyarakat yang merasa dirugikan. Terkait dengan tanggung jawab Notaris sebagai pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta autentik sebaiknya tidak menyimpang dari peraturan yang berlaku dan diharapkan memberikan penyuluhan apabila ada permintaan yang dapat merugikan salah satu pihak./The regulations in Indonesia in regards to land possession adhere to the principle of nationality which only allows Indonesian citizens to possess land with freehold estates, as stipulated in the Basic Agrarian Law. This regulation only allows foreigners to have the access to Right of Use. Every possible effort has been attempted in order to utilise a flaw in the system which can enable complete land control transfer, directly or indirectly, to foreigners. Thus, this has become one of the triggers for rampant cases of law smuggling. One of the most important forms of legal smuggling that is implied in the making of a notarial deed is the transfer of land ownership indirectly from Indonesian citizens to foreigners. In this case, the Notary Supervisory Board holds the important role of overseeing Notaries on running their duties to not deviate from the Notary code of ethics and UUJN. This study aims to determine the role of the Notary Supervisory Board in their effort to oversee the cases of legal smuggling in Lease Deeds used to accommodate land tenure by foreign citizens. Furthermore, it is to determine the responsibility of the Notary which is related to the deed they make. This study uses an empirical normative approach, using data which comprises of primary, secondary, and tertiary data. The results of this study explain that, in practice, supervisions carried out by Notary Supervisory Board only provide a narrow scope, which is limited to administrative supervision only, and can only proceed to the examination of the Notary when there are reports from the public who feel disadvantaged. In regards to the responsibilities of Notaries as Government officials, who are given the authority to make authentic deeds, they should not deviate from any applicable regulations and are expected to provide counselling in the event of a request that may be detrimental to either party.
Hukum tanah di Indonesia menganut asas nasionalitas yang hanya memperbolehkan Warga Negara Indonesia (WNI) menguasai tanah dengan Hak Milik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Peraturan ini yang mengakibatkan penguasaan tanah oleh Warga Negara Asing (WNA) hanya terbatas pada Hak Pakai. Segala upaya dilakukan untuk mendapatkan cela agar dapat memindahkan penguasaan tanah di Indonesia seutuhnya baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini yang menjadi salah satu pemicu marak terjadinya kasus penyelundupan hukum. Salah satu bentuk penyelundupan hukum yang tersirat dalam pembuatan akta Notaris yaitu mengenai pemindahan penguasaan tanah secara tidak langsung dari WNI kepada WNA. Sehingga dalam hal ini Majelis Pengawas Notaris (MPN) berperan penting dalam hal mengawasi Notaris dalam menjalankan tugasnya, agar tidak menyimpang dari kode etik dan UUJN. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Majelis Pengawas Notaris dalam upaya mengawasi penyelundupan hukum dalam Akta Sewa Menyewa dalam mengakomodir penguasaan tanah oleh Warga Negara Asing. Serta bagaimana tanggung jawab Notaris terkait Akta yang dibuatnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris, dengan menggunakan data yang terdiri dari data primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pada praktiknya pengawasan yang dilakukan oleh MPN beruang lingkup sempit yang terbatas pada pengawasan administrasi saja dan hanya dapat melakukan pemeriksaan terhadap Notaris ketika terdapat laporan dari masyarakat yang merasa dirugikan. Terkait dengan tanggung jawab Notaris sebagai pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta autentik sebaiknya tidak menyimpang dari peraturan yang berlaku dan diharapkan memberikan penyuluhan apabila ada permintaan yang dapat merugikan salah satu pihak./The regulations in Indonesia in regards to land possession adhere to the principle of nationality which only allows Indonesian citizens to possess land with freehold estates, as stipulated in the Basic Agrarian Law. This regulation only allows foreigners to have the access to Right of Use. Every possible effort has been attempted in order to utilise a flaw in the system which can enable complete land control transfer, directly or indirectly, to foreigners. Thus, this has become one of the triggers for rampant cases of law smuggling. One of the most important forms of legal smuggling that is implied in the making of a notarial deed is the transfer of land ownership indirectly from Indonesian citizens to foreigners. In this case, the Notary Supervisory Board holds the important role of overseeing Notaries on running their duties to not deviate from the Notary code of ethics and UUJN. This study aims to determine the role of the Notary Supervisory Board in their effort to oversee the cases of legal smuggling in Lease Deeds used to accommodate land tenure by foreign citizens. Furthermore, it is to determine the responsibility of the Notary which is related to the deed they make. This study uses an empirical normative approach, using data which comprises of primary, secondary, and tertiary data. The results of this study explain that, in practice, supervisions carried out by Notary Supervisory Board only provide a narrow scope, which is limited to administrative supervision only, and can only proceed to the examination of the Notary when there are reports from the public who feel disadvantaged. In regards to the responsibilities of Notaries as Government officials, who are given the authority to make authentic deeds, they should not deviate from any applicable regulations and are expected to provide counselling in the event of a request that may be detrimental to either party.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
