Abstract :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan Arbitrase dalam kelembagaan yudikatif di Indonesia serta untuk mengetahui mengapa BANI Mampang diakui dan BANI Sovereign tidak diakui sesuai dengan putusan No. 232/K/TUN/2018.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif. Jenis penelitian yuridis normatif merupakan pendekatan yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Penelitian dengan yuridis normatif secara garis besar ditujukan kepada penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, dan taraf sinkronisasi hukum. Jenis penelitian yuridis normatif mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Selain itu, juga melihat sinkronisasi suatu aturan dengan aturan lainnya secara hierarki. Data yang telah penulis dapatkan akan dianalisis secara induktif yaitu dengan menarik kesimpulan secara umum untuk menjawab permasalahan yang diajukan.
Dari hasil penelitian ini menunjukan bahwa BANI Mampang adalah badan arbitrase yang diatur oleh peraturan perundang-undangan majelis hakim pada tingkat kasasi mengakui bani mampang sebagai Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang legal atau yang diakui hal ini dapat dilihat dari pertimbangan majelis hakim dalam putusan No 232/K/TUN/2018 yang menyatakan Menimbang, bahwa dalam menerbitkan objek sengketa, seharusnya Tergugat tidak hanya berpedoman pada Sistem Administrasi Badan Hukum, namun juga harus melakukan verifikasi manual Dengan demikian tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 10 ayat (1) huruf d dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah serta Asas kecermatan dan Asas Keterbukaan dari Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 16 November 2018 mengenai Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan terkait pemberian terhadap pengesahan badan hukum tidak hanya meliputi aspek formal administratif badan hukum dan perizinannya saja, akan tetapi juga harus dipertimbangkan itikad baik, riwayat pendirian, dan perubahan kepengurusan suatu badan hukum./This study aims to determine the position of Arbitration Organization in judicial institutions in Indonesia and to find out why BANI Mampang is recognized and BANI Sovereign is not recognized in accordance with sentence No. 232 / K / TUN / 2018.
This research uses normative juridical research methods. This type of normative juridical research is an approach carried out or aimed only at written regulations or other legal materials. Normative juridical research is broadly aimed at researching the principles of law, legal systematics, and the extent of legal synchronization. This type of normative juridical research refers to the legal norms contained in the legislation and court decisions and legal norms that exist in society. In addition, it also synchronizing a rule with other rules in a hierarchical manner. The data that the writer have obtained will be analyzed inductively by drawing conclusions in general to answer the problems.
The results of this study indicate that BANI Mampang is an arbitration body governed by the laws and regulations of the judges at the cassation level recognizing Bani Mampang as the Indonesian National Arbitration Board which is legal or recognized. This can be seen from the judges' consideration in the decision No. 232 / K / TUN / 2018 which states Considering, that in issuing the object of the dispute, the Defendant should not only refer to the Legal Entity Administration System, but must also carry out manual verification. Thus the Defendant's actions in issuing the object of the dispute are contrary to the applicable laws and regulations, especially Article 10 paragraph (1) letter d and Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration and the Principles of Accuracy and Openness Principles of Good General Government Principles Circular of the Supreme Court (SEMA) Number 3 of 2018 on November 16, 2018 concerning the Application of Formulation of Results Plenary Meeting of the Supreme Court Chamber In 2018 as a guideline for the implementation of duties for the court related to the granting of legal entity ratification not only covers the formal aspects of legal entity administration and licensing, but also must be considered in good faith, history of establishment, and changes in the management of a legal entity .