Abstract :
Penelitian ini membahas soal perlindungan hukum pemilik sertifikat elektronik
akibat kesalahan peng-input-an database yang dilakukan oleh pejabat berwenang.
Tujuan dari penelitian ini yaitu: 1) untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap
pemilik sertifikat elektronik, dan 2) untuk mengetahui pihak yang bertanggung
jawab saat terjadi kesalahan peng-input-an data sertifikat elektronik. Rumusan
permasalahan yang diajukan pada penelitian ini yaitu: 1) bagaimana perlindungan
hukum pemilik sertifikat elektronik akibat kesalahan peng-input-an database dan;
2) bagaimana pertanggung jawaban pejabat berwenang saat terjadi kesalahan penginput-
an data sertifikat elektronik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis
normatif yang menggunakan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah : 1)
Penelitian ini membahas perlindungan hukum bagi pemilik sertifikat elektronik
akibat kesalahan peng-input-an database yang dikategorikan sebagai
maladministrasi menurut Pasal 1 Angka 3 UU No. 37 Tahun 2008. Solusinya
mencakup penguatan regulasi, penerapan SOP berbasis asas kepastian hukum dan
kecermatan, serta edukasi masyarakat. Upaya hukum meliputi koreksi administrasi,
pengaduan ke Ombudsman, keberatan administratif, dan gugatan perdata, dengan
asas kepastian hukum dan kecermatan sebagai prinsip utama, dan 2) Kesalahan
peng-input-an database sertifikat tanah elektronik oleh pejabat berwenang dapat
menimbulkan kerugian materiil dan imateriil bagi pemilik sertifikat.
Pertanggungjawabannya mencakup koreksi administratif, rekomendasi
Ombudsman, sanksi administratif, serta ganti rugi materiil sesuai Pasal 1365
KUHPerdata. Pemulihan dilakukan melalui keberatan, banding administratif, atau
gugatan perdata untuk melindungi hak dan kepastian hukum / This study discusses the issue of legal protection for electronic certificate owners
due to database input errors made by authorized officials. The objectives of this
study are: 1) to determine the legal protection for electronic certificate owners and
2) to determine the party responsible when an error occurs in inputting electronic
certificate data. The formulation of the problems raised in this study are: 1) how is
the legal protection of electronic certificate owners due to errors in database input,
and 2) how is the responsibility of authorized officials when errors occur in
electronic certificate data input? This study uses a normative legal method that uses
literature studies. The results of this study are: 1) This study discusses legal
protection for electronic certificate owners due to database input errors
categorized as maladministration according to Article 1 Number 3 of Law No. 37
of 2008. The solution includes strengthening regulations, implementing SOPs
based on the principles of legal certainty and accuracy, and public education. Legal
efforts include administrative corrections, complaints to the ombudsman,
administrative objections, and civil lawsuits, with the principles of legal certainty
and accuracy as the main principles, and 2) Errors in inputting the electronic land
certificate database by authorized officials can cause material and immaterial
losses to certificate owners. The responsibilities include administrative corrections,
Ombudsman recommendations, administrative sanctions, and material
compensation in accordance with Article 1365 of the Civil Code. Recovery is
carried out through objections, administrative appeals, or civil lawsuits to protect
rights and legal certainty