IMPLIKASI PASANGAN CALON TUNGGAL DALAM
PEMILIHAN KEPALA DAERAH BERDASARKAN PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR : 100/PUU-XIII/2015
(studi pada KPU Kabupaten Pasuruan
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Panca Marga
Author
HUDA, RIZQY MIFTAHUL
Subject
Fakultas Hukum
Datestamp
2020-10-17 03:10:54
Abstract :
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 100/PUU-XIII/2015 telah memerintahkan untuk tetal melangsungkan pemilihan kepala daerah meski hanya diikuti oleh pasangan calon tunggal. Ketiadaan kompetisi dan kontestasi sebagaimana umumnya dalam proses pemilihan tidak berarti mengurangi nilai dan prinsip demokrasi di negara ini. Hal ini karena demokrasi adalah proses dan bukan tujuan akhir, semua proses itu akan bermuara ke satu tujuan, yaitu keadilan dan persamaan hak sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. Dampak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 100/PUUXIII/2015 terhadap legalitas pasangan calon tunggal dimana putusan mahkamah tersebut berdampak pada mekanisme pemilihan kepala daerah, pelaksaan demokrasi di Indonesia, dan terhadap peran masyarakat dalam pemilihan kepala daerah. Pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang hanya diikuti oleh pasangan calon tunggal, manifestasi kontestasinya lebih tepat apabila dengan plebisit yang meminta rakyat sebagai pemilih untuk menentukan pilihannya apakah ?setuju? atau ?tidak setuju? dengan pasangan calon tersebut.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 100/PUU-XIII/2015 telah memerintahkan untuk tetal melangsungkan pemilihan kepala daerah meski hanya diikuti oleh pasangan calon tunggal. Ketiadaan kompetisi dan kontestasi sebagaimana umumnya dalam proses pemilihan tidak berarti mengurangi nilai dan prinsip demokrasi di negara ini. Hal ini karena demokrasi adalah proses dan bukan tujuan akhir, semua proses itu akan bermuara ke satu tujuan, yaitu keadilan dan persamaan hak sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. Dampak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 100/PUUXIII/2015 terhadap legalitas pasangan calon tunggal dimana putusan mahkamah tersebut berdampak pada mekanisme pemilihan kepala daerah, pelaksaan demokrasi di Indonesia, dan terhadap peran masyarakat dalam pemilihan kepala daerah. Pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang hanya diikuti oleh pasangan calon tunggal, manifestasi kontestasinya lebih tepat apabila dengan plebisit yang meminta rakyat sebagai pemilih untuk menentukan pilihannya apakah ?setuju? atau ?tidak setuju? dengan pasangan calon tersebut.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
