PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NO. 9
TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH (Studi Kasus di Kantor Samsat Kota Probolinggo)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Panca Marga
Author
TRIAROFA, ANGGUN MEILINDA
Subject
Fakultas Hukum
Datestamp
2020-10-19 02:27:24
Abstract :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor serta faktor penghambat dan upaya mengatasi hambatan serta penegakan hukumnya terhadap pemungutan pajak kendaraan bermotor. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis Empiris, dimana penelitian ini dikaji secara nyata sesuai dengan keadaan yang terjadi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada UPTD/Samsat Kota Probolinggo belum optimal. Hal ini terlihat dari realisasi tunggakan pajak kendaraan bermotor yang masih rendah. Adapun prosedur pemungutannya dimulai dari pedaftaran, penetapan, pembayaran oleh wajib pajak dan pengesahan sampai pada penyetoran ke kas daerah dengan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 09 tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagai wujud pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah yang pada pelaksanaan pemungutannya mengacu pada Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 08 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Adapun faktor penghambat pemungutan pajak kendaraan bermotor pada UPTD/Samsat Kota Probolinggo yakni banyaknya obyek tunggakan pajak kendaraan bermotor baik yang disebabkan oleh kelalaian wajib pajak dalam memenuhi kewajibanya membayar pajak maupun disebabkan oleh faktor-faktor yang lainnya seperti misalnya kendaraan dalam kondisi rusak berat/sudah tidak dipergunakan tetapi wajib pajak tidak melaporkan ke Kantor UPTD/Samsat.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor serta faktor penghambat dan upaya mengatasi hambatan serta penegakan hukumnya terhadap pemungutan pajak kendaraan bermotor. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis Empiris, dimana penelitian ini dikaji secara nyata sesuai dengan keadaan yang terjadi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada UPTD/Samsat Kota Probolinggo belum optimal. Hal ini terlihat dari realisasi tunggakan pajak kendaraan bermotor yang masih rendah. Adapun prosedur pemungutannya dimulai dari pedaftaran, penetapan, pembayaran oleh wajib pajak dan pengesahan sampai pada penyetoran ke kas daerah dengan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 09 tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagai wujud pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah yang pada pelaksanaan pemungutannya mengacu pada Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 08 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Adapun faktor penghambat pemungutan pajak kendaraan bermotor pada UPTD/Samsat Kota Probolinggo yakni banyaknya obyek tunggakan pajak kendaraan bermotor baik yang disebabkan oleh kelalaian wajib pajak dalam memenuhi kewajibanya membayar pajak maupun disebabkan oleh faktor-faktor yang lainnya seperti misalnya kendaraan dalam kondisi rusak berat/sudah tidak dipergunakan tetapi wajib pajak tidak melaporkan ke Kantor UPTD/Samsat.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
