Abstract :
Dalam melindungi pihak-pihak yang berkepentingan maka dipandang perlu mewujudkan kepastian hukum terhadap hak-hak atas tanah serta untuk menjaga keamanan dan kestabilan nasional pada umumnya juga pembangunan pada khususnya.Penelitian dengan judul ?Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)?memiliki rumusan masalah bagaimanakah mekanisme pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap(PTSL)yang sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 di Wilayah Kantor Pertanahan Kota Probolinggo dan apakah yang menjadi faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kota Probolinggo serta upaya-upaya apa sajakah yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Probolinggo dalam mengatasi hambatan dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tersebut. Metode pendekatan yang digunakan bersifat yuridis empiris dengan menggunakan data bahan hukum primer dan sekunder. Adapun data yang diperlukan dapat diperoleh dari keterangan penjelasan orang-orang yang berwenang di Kantor Pertanahan Kota Probolinggo, buku-buku perpustakaan, majalah, dan internet. Berdasarkan analisa data yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa mekanisme Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kota Probolinggo meliputi : penetapan lokasi, subyek dan obyek hak atas tanah, pembentukan struktur organisasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, penyuluhan dan pendataan yuridis. Adapun beberapa kendaladari pihak kelurahan serta masyarakat yang menjadi pesertabaik dari segi tehnis (kegiatan lapang) maupun segi yuridis (pencatatan administrasi). Upaya-upaya guna mengatasi masalah dengan pelaksanaan jadwal kegiatan pengukuran yang tepat waktu antara petugas ukur, serta peningkatan pelayanan terhadap kegiatan penyelesaian sertipikat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap secara tepat waktu.