PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEKERJA SEKS KOMERSIAL MENURUT PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO NOMOR 5 TAHUN 2005 TENTANG PEMBERANTASAN PELACURAN (Studi di Kabupaten Probolinggo)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Panca Marga
Author
NURUSMAN, KHARISMA ALINDA
Subject
Fakultas Hukum
Datestamp
2020-10-21 06:29:14
Abstract :
Prostitusi merupakan tindakan menyimpang yang menyalahi aturan nila?nilai dan norma?norma sosial dan agama. Prostitusi yang melibatkan pekerja seks komersial (PSK) banyak dipengaruhi karena kurang kuatnya mental dalam menghadapi perubahan global masyarakat yang berubah modern, salah satu yaitu, faktor ekonomi atau tuntutan gaya hidup, dimana nilai dan norma di dalam masyarakat mulai tergerus oleh zaman. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan penegakan hukum terhadap pekerja seks komersial (PSK) di wilayah Kabupaten Probolinggo dan kendala dalam penegakan hukum terhadap pekerja seks komersial (PSK) di wilayah Kabupaten Probolinggo. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Prosedur pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Analisis data penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Analisis kualitatif menggambarkan keadaan-keadaan yang nyata dari obyek yang akan dibahas dengan pendekatan yuridis formal dan mengacu pada doktrinal hukum. Hasil penelitian ini bahwa penegakan hukum terhadap pekerja seks komersial (PSK) di wilayah Kabupaten Probolinggo, dilakukan dengan upaya non penal (preventif) dan upaya penal (represif). Upaya non penal meliputi tindakan sosialisasi, penyuluhan hukum, serta tindakan peringatan yang dilakukan terhadap para Pekerja Seks Komersial (PSK) yang terjaring dalam operasi oleh Satpol PP Kabupaten Probolinggo. Dan upaya penal, meliputi tindakan penangkapan, rehabilitasi, operasi atau razia, serta penutupan tempat-tempat razia. Sedangkan Kendala dalam penegakan hukum terhadap Pekerja Seks Komersial (PSK) yang dilakukan oleh Satpol Kabupaten Probolinggo, yaitu tidak ada tempat sebagai lokalisasi untuk menampung dan memantau Pekerja Seks Komersial (PSK), Kurangnya anggota penyidikan pada Satpol PP Kabupaten Probolinggo, terutama anggota perempuan, Kurangnya kesadaran masyarakat dalam ikut serta dalam pemberantasan pelacuran, dan Belum adanya tempat rehabilitasi untuk menampung dan membina Pekerja Seks Komersial (PSK).
Prostitusi merupakan tindakan menyimpang yang menyalahi aturan nila?nilai dan norma?norma sosial dan agama. Prostitusi yang melibatkan pekerja seks komersial (PSK) banyak dipengaruhi karena kurang kuatnya mental dalam menghadapi perubahan global masyarakat yang berubah modern, salah satu yaitu, faktor ekonomi atau tuntutan gaya hidup, dimana nilai dan norma di dalam masyarakat mulai tergerus oleh zaman. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan penegakan hukum terhadap pekerja seks komersial (PSK) di wilayah Kabupaten Probolinggo dan kendala dalam penegakan hukum terhadap pekerja seks komersial (PSK) di wilayah Kabupaten Probolinggo. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Prosedur pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Analisis data penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Analisis kualitatif menggambarkan keadaan-keadaan yang nyata dari obyek yang akan dibahas dengan pendekatan yuridis formal dan mengacu pada doktrinal hukum. Hasil penelitian ini bahwa penegakan hukum terhadap pekerja seks komersial (PSK) di wilayah Kabupaten Probolinggo, dilakukan dengan upaya non penal (preventif) dan upaya penal (represif). Upaya non penal meliputi tindakan sosialisasi, penyuluhan hukum, serta tindakan peringatan yang dilakukan terhadap para Pekerja Seks Komersial (PSK) yang terjaring dalam operasi oleh Satpol PP Kabupaten Probolinggo. Dan upaya penal, meliputi tindakan penangkapan, rehabilitasi, operasi atau razia, serta penutupan tempat-tempat razia. Sedangkan Kendala dalam penegakan hukum terhadap Pekerja Seks Komersial (PSK) yang dilakukan oleh Satpol Kabupaten Probolinggo, yaitu tidak ada tempat sebagai lokalisasi untuk menampung dan memantau Pekerja Seks Komersial (PSK), Kurangnya anggota penyidikan pada Satpol PP Kabupaten Probolinggo, terutama anggota perempuan, Kurangnya kesadaran masyarakat dalam ikut serta dalam pemberantasan pelacuran, dan Belum adanya tempat rehabilitasi untuk menampung dan membina Pekerja Seks Komersial (PSK).
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
