TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 135/PUU-XIII/2015 TERKAIT PENYANDANG DISABILITAS MEMPUNYAI HAK PILIH DALAM PEMILIHAN UMUM
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Panca Marga
Author
TANATORAJA, R. KUMARA ISTANA
Subject
Fakultas Hukum
Datestamp
2020-10-23 03:03:34
Abstract :
Dalam sebuah Negara dengan sistem demokrasi, aktifitas memilih (voting) sejatinya dalam pemilihan umum merupakan hak fundamental bagi semua warga Negara. Oleh karenanya, Pemerintah atau sebagai penyelenggara (KPU) memiliki tanggung jawab untuk menjamin adanya kesempatan yang setara bagi semua kelompok masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum. Namun demikian, kondisi ideal itu belum sepenuhnya menjadi kenyataan. Secara Khusus keikutsertaan aktif di dalam pemilihan umum masih merupakan sebuah tantangan bagi penyandang disabilitas di berbagai negara di dunia, termasuk di Indonesia. Secara umum dapat di katakan bahwa kehadiran (tum out) penyandang disabilitas selalu jauh lebih rendah dibandingkan dengan kelompok lainnya yang tidak mengalami kekurangan secara fisik. Beragam hambatan untuk berpartisipasi penuh dalam memberikan suara masih kerap dihadapi oleh penyandang disabilitas. Padahal, secara kuantitas, jumlahnya cukup signifikan dan memiliki potensi untuk mempengaruhi kontestasi dalam proses pemilihan umum. Tulisan ini akan mendiskusikan secara kritis berbagai hak ? hak penyandang disabilitas sebagai pemilih dalam pemilu di Indonesia terkait keberadaan penyandang disabilitas, baik dari perspektif normative. Pada bagian akhir dari tulisan ini akan di uraikan berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk menciptakan pemilu yang accessible bagi penyandang disabilitas.
Dalam sebuah Negara dengan sistem demokrasi, aktifitas memilih (voting) sejatinya dalam pemilihan umum merupakan hak fundamental bagi semua warga Negara. Oleh karenanya, Pemerintah atau sebagai penyelenggara (KPU) memiliki tanggung jawab untuk menjamin adanya kesempatan yang setara bagi semua kelompok masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum. Namun demikian, kondisi ideal itu belum sepenuhnya menjadi kenyataan. Secara Khusus keikutsertaan aktif di dalam pemilihan umum masih merupakan sebuah tantangan bagi penyandang disabilitas di berbagai negara di dunia, termasuk di Indonesia. Secara umum dapat di katakan bahwa kehadiran (tum out) penyandang disabilitas selalu jauh lebih rendah dibandingkan dengan kelompok lainnya yang tidak mengalami kekurangan secara fisik. Beragam hambatan untuk berpartisipasi penuh dalam memberikan suara masih kerap dihadapi oleh penyandang disabilitas. Padahal, secara kuantitas, jumlahnya cukup signifikan dan memiliki potensi untuk mempengaruhi kontestasi dalam proses pemilihan umum. Tulisan ini akan mendiskusikan secara kritis berbagai hak ? hak penyandang disabilitas sebagai pemilih dalam pemilu di Indonesia terkait keberadaan penyandang disabilitas, baik dari perspektif normative. Pada bagian akhir dari tulisan ini akan di uraikan berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk menciptakan pemilu yang accessible bagi penyandang disabilitas.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
