Abstract :
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian dalam pembinaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Hal ini di latarbelakangi oleh jumlah unit UMKM yang cukup banyak, namun belum optimal dalam pengelolaannya. Permasalahan yang dihadapi yaitu rendahnya produktivitas, kualitas sumberdaya manusia, permodalan, perizinan, inovasi, teknologi dan pemasaran. Sehingga, berdampak pada pelaku UMKM yang menghasilkan produk dengan kualitas rendah tidak dapat bersaing dengan produk di pasar modern. Selain itu pembinaan yang dilakukan oleh DKUPP harus dimaksimalkan guna meningkatkan kapasitas sumber daya manusia agar dapat menghasilkan produk yang inovatif. Dalam pembinaan UMKM diperlukan empat upaya pembinaan yaitu bina manusia, bina usaha, bina lingkungan dan bina kelembagaan.
Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu memberikan gambaran atau penjelasan yang tepat secara objektif terkait keadaan yang sebenarnya dari obyek yang diteliti. Instrumen pengumpulan data adalah wawancara dan observasi pada lokasi dan juga berdasarkan dokumen/catatan/laporan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Fokus penelitian ini berdasarkan konsep pembinaan dan pemberdayaan oleh Totok Mardikanto (2003) yang terdiri dari bina manusia, bina usaha, bina lingkungan dan bina kelembagaan.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa strategi pembinaan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian (DKUPP) Kota Probolinggo dalam membina Usaha Mikro, Kecil dan Menengah kurang berjalan optimal. Pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah pada bina manusia cukup berperan dengan memberikan pelatihan dan penyuluhan. Pada bina usaha dengan program bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, bantuan peralatan sudah memberikan efek positif bagi pelaku UMKM, kendala yang dihadapi ada pada promosi dan pemasaran. Pada bina lingkungan, pemerintah tidak turut serta secara langsung dalam pembinaan, melainkan berkoordinasi dengan instansi/lembaga pemerintah yang lain. Sementara pada bina kelembagaan pemerintah memiliki inovasi kartu UMKM sebagai identitas usaha serta dapat mempermudah dalam perizinan dan
vii
permodalan, kendala yang dihadapi ada pada proses perizinan adalah masih banyaknya usaha yang belum berizin dikarenakan perspektif pelaku usaha tentang perizinan yang bersifat sulit dan mahal.