Abstract :
Korupsi masih menjadi masalah laten di Indonesia, terbukti dengan banyaknya kasus
korupsi yang terjadi selama 2004 hingga 3 Januari 2022, sebanyak 1261 kasus
menurut data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, kehadiran KPK dan
pendekatan konvensional belum sepenuhnya berhasil memberantas korupsi, karena
pelaku semakin canggih dalam modus operandi. Hukuman mati bagi koruptor di
Indonesia menjadi permasalahan yang dilematis. Pendapat mengenai hukuman mati
bagi koruptor bervariasi; ada yang setuju bahwa korupsi adalah kejahatan serius yang
merugikan negara dan masyarakat, sehingga hukuman mati dianggap sebagai bentuk
pembalasan yang sebanding. Namun, banyak juga yang mengkritik hukuman mati
sebagai tindakan yang melanggar nilai-nilai kemanusiaan, karena setiap individu
memiliki hak untuk hidup. Untuk mengkaji lebih lanjut permasalahan ini, dianggap
perlu adanya penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif memakai
pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa pidana mati bagi koruptor diatur dalam Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Untuk menjatuhkan
pidana mati, beberapa unsur harus dipenuhi, termasuk korupsi terhadap dana-dana
untuk penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, kerusuhan sosial
yang meluas, krisis ekonomi moneter, atau pengulangan tindak pidana korupsi.
Meskipun penerapan pidana mati penting dalam upaya memberantas korupsi, harus
digunakan sebagai pilihan terakhir dan tetap memperhatikan hak asasi manusia serta
nilai-nilai kemanusiaan. Penjatuhan hukuman mati haruslah cermat dan adil untuk
mencapai tujuan pemberantasan korupsi yang efektif dan berkelanjutan.