Abstract :
Indonesia merupakan negara terbesar di Asia tenggara dengan bermacam suku
bangsa dan kepercayaannya, di Indonesia sendiri terdapat 275.361.267 jiwa per juni
2022 dengan beragam macam kepercayaan di dalamnya 5 Agama yang diakui, yaitu
Islam sebagai agama mayoritas, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dengan kepercayaan
terbanyak yaitu Islam sebanyak 86.7%, Kristen Protestan 7.6%, Kristen Katolik 3.12%,
Hindu 1.74%, Buddha 0.74%, dan Konghucu 0.03% Pluralitas tersebut di setujui oleh
para pendiri dalam semboyan Negara Indonesia yaitu Bhineka Tunggal Ika. .
Keutuhan bangsa Indonesia bisa terancam jika pemerintah Indonesia gagal
menerapkan kebijakan-kebijakan unggulan di bidang kehidupan lintas agama di
Indonesia. Konsekuensi jangka panjang dari praktik diskriminatif antara lain
menurunnya toleransi antar umat beragama di Indonesia.
Data yang diperoleh kemudian dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif
kualitatif, yaitu menganalisa dengan menggambarkan secara luas, lengkap dan
runtun, lalu dituangkan dalam bentuk logis dan sistematis dengan berdasarkan pada
teori ? teori hukum dan peraturan perundang ? undangan. Kemudian ditarik
kesimpulan secara induktif, yaitu dari hal ? hal yang bersifat umum menuju hal-hal
yang bersifat khusus mengenai masalah yang sedang diteliti, serta memberikan saran
sebagai jawaban terhadap masalah yang ada dalam penyelesaian jalan keluarnya.
Dalam Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 Dan
Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2006 dijelaskan bahwa pendirian rumah ibadah gereja
membutuhkan syarat administratif berupa daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk
pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang Jemaat setempat
sesuai dengan tingkat batas wilayah, dukungan masyarakat setempat paling sedikit
60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa, dan rekomendasi
tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota, serta rekomendasi tertulis
FKUB kabupaten/kota. Apa bila belum terpenuhi pemerintah daerah berkewajiban
memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat. Dan apabila tidak
terpenuhi jemaat pada suatu wilayah kelurahan/desa maka komposisi jumlah
penduduk yang digunakan batas wilayahnya diperluas sampai pada tahap suatu
kecamatan. Apabila pada tahap kecamatan masih belum juga terpenuhi maka
diperluas lagi pada tahap kabupaten/kota, begitu seterusnya sampai pada titik
perluasan di tahap provinsi