IMPLEMENTASI PENETAPAN MAHAR TIGA EMAS PADA
PERKAWINAN MASYARAKAT DESA MENAMING
KECAMATAN RAMBAH KABUPATEN ROKAN HULU
Total View This Week15
Total View This Week15
Institusion
Universitas Pasir Pengaraian
Author
Edi Tiawarman Said, -
Subject
Datestamp
2019-12-18 07:37:18
Abstract :
ABSTRAK Perkawinan merupakan hal yang sakral dan merupakan sunnatullah bagi seluruh kaum muslim di dunia. Perkawinan dalam hukum Islam akan mengakibatkan adanya hak dan kewajiban antara para pihak yang terkait, yaitu pasangan suami istri. Salah satu yang menjadi kewajiban calon suami dalam perkawinan adalah pemberian mahar. Besaran nilai mahar merupakan kesepakatan antara pihak calon mempelai perempuan dengan pihak calonmempelai laki-laki. Dalam prakteknya di masyarakat desa Menaming terdapatnilai mahar yang tidak seragam dan cenderung tinggi sehingga menimbulkan gejolak sosial. Kerapatan seluruh masyarakat dan pemangku adat menetapkankeputusan untuk mahar perkawinan di desa Menaming sebesar 3 (tiga) emas. Penetapan mahar dengan nilai 3 (tiga) emas merupakan jalan tengah bagimasyarakat desa Menaming dalam menentukan nilai mahar. Namun dalamimplementasinya tidak sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat Menaming.Sebahagian masyarakat menetapkan nilai mahar yang lebih tinggi dari nilai yang ditetapkan. Penetapan “Kebersamaan Mas Kawin†memang mempunyai masalahtapi bukanlah masalah yang berat. Masalah yang muncul berupa tidak dipatuhinyaketetapan adat, pembayaran kelebihan dari nilai 3 (tiga) emas tidak disebutkan dalam ijab dan qabul, pembayaran mahar yang hilang akibat perceraian dan calon mempelai tidak jadi menikah karena merasa berat memenuhi nilai mahar yangtinggi. Berdasarkan latar berlakang diatas, permasalahan yang diteliti adalah bagaimana implementasi Penetapan Mahar Tiga Emas pada Perkawinan MasyaratDesa Menaming, bagaimana pertanggungjawaban pihak pria yang mampu melebihi mas kawin tiga emas yang telah ditetapkan oleh Kerapatan seluruhmasyarakat dan pemangku adat Desa Menaming, bagaimana penyelesaianmasalah yang muncul dari penetapan mas kawin tiga emas yang telah ditetapkan oleh Kerapatan seluruh masyarakat dan pemangku adat Desa Menaming.Permasalahan yang telah dirumuskan akan dijawab dan dipecahkan dengan metode pendekatan penelitian yuridis empiris. Penelitian ini akhirnya menyimpulkan bahwa sebahagian masyarakat desaMenaming tidak melaksanakan keputusan Kerapatan seluruh masyarakat dan pemangku adat, pihak yang membayarkan nilai mahar yang lebih tidak dikenakansanksi adat, kecuali sanksi sosial, terdapat beberapa masalah yang timbul tetapi tidak berat yang dapat diselesiakan oleh keluarga para pihak dan juga ninik mamak dan ketetapan Kerapatan seluruh masyarakat dan pemangku adat merupakan jalan tengah atau panduan dalam menetapkan nilai mahar di masyarakat desa Menaming. Kata Kunci: Perkawinan, Mahar, Adat
ABSTRAK Perkawinan merupakan hal yang sakral dan merupakan sunnatullah bagi seluruh kaum muslim di dunia. Perkawinan dalam hukum Islam akan mengakibatkan adanya hak dan kewajiban antara para pihak yang terkait, yaitu pasangan suami istri. Salah satu yang menjadi kewajiban calon suami dalam perkawinan adalah pemberian mahar. Besaran nilai mahar merupakan kesepakatan antara pihak calon mempelai perempuan dengan pihak calonmempelai laki-laki. Dalam prakteknya di masyarakat desa Menaming terdapatnilai mahar yang tidak seragam dan cenderung tinggi sehingga menimbulkan gejolak sosial. Kerapatan seluruh masyarakat dan pemangku adat menetapkankeputusan untuk mahar perkawinan di desa Menaming sebesar 3 (tiga) emas. Penetapan mahar dengan nilai 3 (tiga) emas merupakan jalan tengah bagimasyarakat desa Menaming dalam menentukan nilai mahar. Namun dalamimplementasinya tidak sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat Menaming.Sebahagian masyarakat menetapkan nilai mahar yang lebih tinggi dari nilai yang ditetapkan. Penetapan “Kebersamaan Mas Kawin†memang mempunyai masalahtapi bukanlah masalah yang berat. Masalah yang muncul berupa tidak dipatuhinyaketetapan adat, pembayaran kelebihan dari nilai 3 (tiga) emas tidak disebutkan dalam ijab dan qabul, pembayaran mahar yang hilang akibat perceraian dan calon mempelai tidak jadi menikah karena merasa berat memenuhi nilai mahar yangtinggi. Berdasarkan latar berlakang diatas, permasalahan yang diteliti adalah bagaimana implementasi Penetapan Mahar Tiga Emas pada Perkawinan MasyaratDesa Menaming, bagaimana pertanggungjawaban pihak pria yang mampu melebihi mas kawin tiga emas yang telah ditetapkan oleh Kerapatan seluruhmasyarakat dan pemangku adat Desa Menaming, bagaimana penyelesaianmasalah yang muncul dari penetapan mas kawin tiga emas yang telah ditetapkan oleh Kerapatan seluruh masyarakat dan pemangku adat Desa Menaming.Permasalahan yang telah dirumuskan akan dijawab dan dipecahkan dengan metode pendekatan penelitian yuridis empiris. Penelitian ini akhirnya menyimpulkan bahwa sebahagian masyarakat desaMenaming tidak melaksanakan keputusan Kerapatan seluruh masyarakat dan pemangku adat, pihak yang membayarkan nilai mahar yang lebih tidak dikenakansanksi adat, kecuali sanksi sosial, terdapat beberapa masalah yang timbul tetapi tidak berat yang dapat diselesiakan oleh keluarga para pihak dan juga ninik mamak dan ketetapan Kerapatan seluruh masyarakat dan pemangku adat merupakan jalan tengah atau panduan dalam menetapkan nilai mahar di masyarakat desa Menaming. Kata Kunci: Perkawinan, Mahar, Adat
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
