ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI PADA TINDAK PIDANA KORUPSI
(Putusan Mahkamah Agung Nomor. 936 K/PID.SUS/2009)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Pasir Pengaraian
Author
Jeki Alamin, -
Subject
300 Ilmu Sosial
Datestamp
2019-11-26 08:52:45
Abstract :
ABSTRAK ?Analisis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi (Putusan MA No. 936 K/Pid.Sus/2009)?. Menurut penulis membuktikan dan mengidentifikasi pengurus korporasi dan proses penjatuhan pidana terhadapa suatu korporasi ataupun pengurus korporasi yang bertindak atas nama pribadinya atau bahkan bertindak mewakili korporasinya, inilah merupakan salah salah satu kendala yang menurut penulis dalam membrantantas tindak pidana korupsi yang ternyata melibatkan korporasi ataupun pengurus korporasinya. Melalui studi kepustakaan dengan menggunakan metode pendekatan hukum normatif untuk memperoleh kesimpulan, karenakan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK) tidak memberikan kejelasan kapan suatu korporasi dapat dipandang melakukan tindak pidana korupsi, dan juga dalam Pasal 20 ayat (2) UUPTPK, hanya memberikan ketentuan tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang atau korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama, namun tidak menjelaskan lebih lanjut dari apa yang dimaksud dengan hubungan kerja, ataupun hubungan lainya. Kondisi seperti ini tentu saja akan menimbulkan efek yang tidak baik terutama dibidang perekonomian dan kesejahteraan rakyat akibat dari kejahatan tindak pidana korupsi korporasi. Dalam analisis ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bentuk pertanggungjawaban, pembuktian dan penerapan sanksi dalam penegak hukum pidana. Karena sejauh ini sulitnya untuk mengetahui bahwa korporasi sebagai pelaku kejahatan korupsi pada tindak pidana korupsi. Kata Kunci: Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi.
ABSTRAK ?Analisis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi (Putusan MA No. 936 K/Pid.Sus/2009)?. Menurut penulis membuktikan dan mengidentifikasi pengurus korporasi dan proses penjatuhan pidana terhadapa suatu korporasi ataupun pengurus korporasi yang bertindak atas nama pribadinya atau bahkan bertindak mewakili korporasinya, inilah merupakan salah salah satu kendala yang menurut penulis dalam membrantantas tindak pidana korupsi yang ternyata melibatkan korporasi ataupun pengurus korporasinya. Melalui studi kepustakaan dengan menggunakan metode pendekatan hukum normatif untuk memperoleh kesimpulan, karenakan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK) tidak memberikan kejelasan kapan suatu korporasi dapat dipandang melakukan tindak pidana korupsi, dan juga dalam Pasal 20 ayat (2) UUPTPK, hanya memberikan ketentuan tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang atau korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama, namun tidak menjelaskan lebih lanjut dari apa yang dimaksud dengan hubungan kerja, ataupun hubungan lainya. Kondisi seperti ini tentu saja akan menimbulkan efek yang tidak baik terutama dibidang perekonomian dan kesejahteraan rakyat akibat dari kejahatan tindak pidana korupsi korporasi. Dalam analisis ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bentuk pertanggungjawaban, pembuktian dan penerapan sanksi dalam penegak hukum pidana. Karena sejauh ini sulitnya untuk mengetahui bahwa korporasi sebagai pelaku kejahatan korupsi pada tindak pidana korupsi. Kata Kunci: Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
