Abstract :
Pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan kebijakan yang dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang. Terkait dengan pelaksanaan tera dan tera ulang di Kabupaten Rokan Hulu telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Retribusi Jasa Umum terutama dalam Pasal 2 terkait dengan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang. Sementara kendala dalam pelaksanaan evaluasi tera ulang timbangan jembatan elektronik (ram) untuk kelapa sawit oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Rokan Hulu antara lain biaya operasional pengangkutan batu Standar Tera ulang terlalu besar di karenakan Dinas belum mempunyai mobil operasional. Belum adanya anggaran operasional operasional yang dianggarkan untuk petugas tera ulang Belum lengkapnya peralatan tera ulang di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rokan Hulu
Jenis penelitian ini digolongkan penelitian hukum sosiologis (empiris), karena dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti. Penelitian ini dilakukan di Disperindag Kabupaten Rokan Hulu. Sumber data yang digunakan adalah data primer, dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, dan kajian kepustakaan.
Kesimpulan yang bisa diperoleh dari hasil penelitian adalah Pelaksanaan evaluasi tera ulang timbangan jembatan elektronik (ram) untuk kelapa sawit oleh Disperindag Kabupaten Rokan Hulu belum maksimal dilakukan. Adapun faktor menjadikan pelaksanaan pelayanan tera/tera ulang tidak maksimal yaitu karena belum lengkapnya peralatan laboratorium, kurangnya personil penera, serta belum adanya peraturan daerah tentang retribusi tera dan tera ulang yang dapat mendukung sebagai panduan dalam melakukan pungutan.
Hambatan Disperindag Kabupaten Rokan Hulu dalam melaksanakan evaluasi tera ulang timbangan jembatan elektronik (ram) untuk kelapa sawit di Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari UPTD Metrologi Legal Kabupaten Rokan Hulu tidak memiliki data jumlah UTTP yang lengkap dan valid. Kondisi sarana/prasara pelayanan yang dimiliki UPTD Metrologi Legal Kabupaten Rokan Hulu belum lengkapnya peralatan laboratorium, kurangnya personil penera, belum adanya peraturan daerah tentang retribusi tera dan tera ulang, Terbatasnya anggaran untuk kegiatan operasional.