Abstract :
Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah Efektivitas Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021 dalam hal eksekusi obyek jaminan fidusia. Penelitian ini bertujuan mengetahui sudah efektif atau belumkah Putusan MK Nomor 18/PUU- XVII/2019 dan Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021 ini dilaksanakan oleh masyakarat.
Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis Empiris. Adapun sumber datanya sendiri ada 2 (Dua), yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer diperoleh dari Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 ,Putusan MK Nomor 2/PUU- XIX/2021,dan Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 13/Pd t.G.S/2020/Pn Prp lalu dikuatkan melalui hasil wawancara dengan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian. Adapun bahan hukum sekundernya didapatkan dari buku-buku, hasil penelitian, makalah dan jurnal.
Hasil penelitian yang diperoleh dalam skripsi ini adalah pemaknaan baru yang ada pada Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Jaminan Fidusia) menggunakan landasan asas keadilan dan kepastian hukum guna mencapai kemanfaatan hukum yang dahulu belum mampu diwujudkan. Pemaknaan ini yang kemudian mempengaruhi pelaksanaan eksekusi obyek jaminan fidusia yang dilakukan kreditur pada debitur yang cidera janji.
Diketahui pula apabila pelaksanaan Putusan MK Nomor 18/PUU- XVII/2019 dan Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021, sudah berjalan efektif sebab perusahaan pembiayaan yang melakukan eksekusi obyek jaminan fidusia sudah mempertimbangkan Putusan MK Nomor 18/PUU- XVII/2019 dan Putusan MK Nomor2/PUU-XIX/2021. Dan telah melakukan sesuai prosedur yang tertera didalam putusan-putusan tersebut.