DETAIL DOCUMENT
Tinjauan Yuridis Terhadap Penyerobotan Tanah (Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 51 Tahun 1960)
Total View This Week0
Institusion
Universitas Wiraraja
Author
Sari, Maya Puspita
Subject
340 Law 
Datestamp
2020-06-26 03:45:54 
Abstract :
Banyak di dapati bangunan-bangunan liar yang biasa kita saksikan dan biasanya berada di lahan-lahan kosong yang mana mereka jadikan tempat tinggal ataupun hanya sebagai persinggahan untuk berjuang dan mempertahankan hidupnya, dengan terpaksanya hal itu membuat mereka menyerobot tanah yang bukan hak mereka, namun ada hal yang memang dengan sengaja menggunakan, menempati, menduduki, menguasai dan semacamnya sebagian atau keseluruhan tanah milik orang lain yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan atasnya. Mengacu pada uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan beberapa permasalahan seperti bagaimana kategori dari penyerobotan tanah dan bagaimana bentuk sanksi yang diberikan guna memberikan efek jera terhadap oknum penyerobot tanah. Untuk menjawab permasalahan yang ada maka tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan menggunakan pendekatan perundangundangan dan pendekatan kasus, dengan menggunakan sumber bahan hukum primer yang juga ditunjang oleh sumber bahan hukum sekunder kemudian bahan hukum yang sudah terkumpul diolah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disesuaikan dengan isu hukum yang terjadi melalui bahan pustaka yang kemudian dianalisis dengan teknik deduktif dan juga kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah mengkategorikan permasalahan penyerobotan tanah beserta contoh permasalahan dan pemecahan permasalahannya, sehingga mengacu pada sanksi yang diberikan guna memberikan efek jera terhadap orang, kelompok atau oknum penyerobot tanah. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kategori dan sanksi penyerobotan tanah yang harus diketahui dan dari hal tersebut maka para pemilik tanah atau pun calon pemilik tanah di Indonesia terdorong untuk tak perlu menunda-nunda waktu untuk mendaftarkan tanah yang telah dimiliki secara personal agar tercatat legal secara yuridis, karena telah ada jaminan bahwa semua pelanggaran terutama dalam hal penyerobotan aturannya telah diatur sedemikian rupa, dan mendapatkan perlindungan sebagaimana mestinya. Saran dalam penulisan skripsi ini adalah masyarakat agar lebih peka akan permasalahan penyerobotan tanah ini, dan pemerintah sebagai penanggung jawab atasnya dalam memberikan edukasi di bidang hukum salah satunya mengenai penyerobotan tanah ini. Kata Kunci : Tanah, Penyerobotan, Batas Tanah 
Institution Info

Universitas Wiraraja