IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP
NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG PERIZINAN TERTENTU
(Studi pada Retribusi IMB di Kecamatan Dungkek)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Wiraraja
Author
Fambudi, Danang Rilo
Subject
350 Public administration
Datestamp
2021-11-29 07:21:50
Abstract :
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) saat ini berupaya menyelenggarakan pelayanan perizinan berusaha yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di era digital dengan adanya sistem OSS (Online Single Submission). Sistem ini diharapkan mampu mengatasi permasalahan dalam pelayanan perizinan menjadi lebih cepat, murah dan memberikan kepastian kepada masyarakat di Kabupaten Sumenep. Tingkat kesadaran masyarakat akan kepemilikan IMB juga semakin tinggi, sehingga mampu memberikan sumbangsih pendapatan bagi Daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Fokus mengacu pada teori implementasi kebijakan publik model van Meter dan van Horn, dimana terdapat 6 (enam) indikator yaitu 1) Ukuran dan tujuan kebijakan, 2) Sumber daya, 3) Karateristik agen pelaksana, 4) Sikap dan kecenderungan (disposition) para pelaksana, 5) Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, 6) Lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan beberapa tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa retribusi IMB tidak lagi dilakukan di kantor Kecamatan sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 19 tahun 2018. Sedangkan ke enam indikator dari fokus penelitian memberikan dampak dalam keberhasilan implementasi kebijakan pelayanan perizinan IMB melalui sistem OSS (Online Single Submission). Kata Kunci: Implementasi Peraturan, Perizinan Tertentu, IMB.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) saat ini berupaya menyelenggarakan pelayanan perizinan berusaha yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di era digital dengan adanya sistem OSS (Online Single Submission). Sistem ini diharapkan mampu mengatasi permasalahan dalam pelayanan perizinan menjadi lebih cepat, murah dan memberikan kepastian kepada masyarakat di Kabupaten Sumenep. Tingkat kesadaran masyarakat akan kepemilikan IMB juga semakin tinggi, sehingga mampu memberikan sumbangsih pendapatan bagi Daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Fokus mengacu pada teori implementasi kebijakan publik model van Meter dan van Horn, dimana terdapat 6 (enam) indikator yaitu 1) Ukuran dan tujuan kebijakan, 2) Sumber daya, 3) Karateristik agen pelaksana, 4) Sikap dan kecenderungan (disposition) para pelaksana, 5) Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, 6) Lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan beberapa tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa retribusi IMB tidak lagi dilakukan di kantor Kecamatan sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 19 tahun 2018. Sedangkan ke enam indikator dari fokus penelitian memberikan dampak dalam keberhasilan implementasi kebijakan pelayanan perizinan IMB melalui sistem OSS (Online Single Submission). Kata Kunci: Implementasi Peraturan, Perizinan Tertentu, IMB.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
