PELAYANAN PUBLIK UNTUK RAWAT JALAN PASIEN REHABILITASI NARKOTIKA DI KLINIK PRATAMA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI
SUMATERA BARAT
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Andalas
Author
Nabila, Aftameivia Adinda
Subject
K Law (General)
Datestamp
2022-03-15 07:05:59
Abstract :
ABSTRAK Klinik Pratama Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat sebagai suatu fasilitas pemberian pelayanan publik dan merupakan bagian dari sumber daya kesehatan yang sangat diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan publik. Melalui pengamatan dan penelitian yang dilakukan, pelaksanaan pelayanan publik untuk rawat jalan di Klinik Pratama Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat belum optimal. Hal ini yang kemudian membuat penulis membahas mengenai pelaksanaan pelayanan publik untuk rawat jalan pasien rehabilitasi narkotika di Klinik Pratama Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat. Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini yaitu: 1. Bagaimana pelaksanaan pelayanan publik untuk rawat jalan pasien rehabilitasi narkotika di Klinik Pratama Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Barat? 2. Apa kendala yang dihadapi oleh Klinik Pratama Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Barat dalam memberikan pelayanan publik untuk rawat jalan pasien rehabilitasi narkotika, dan bagaimana cara mengatasi kendala tersebut? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Penelitian ini bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data yaitu studi dokumen dan wawancara. Hasil penelitian yaitu: 1. Pelaksaanan pelayanan publik untuk rawat jalan wpasien rehabilitasi narkotika disini yang ditinjau dari beberapa asas dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 dan Prinsip-prinsip penyelenggaraan pelayanan rehabilitasi dalam Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 24 Tahun 2017, terdapat 4 asas-asas dalam pelayanan publik yang belum terlaksana secara optimal yaitu asas keseimbangan hak dan kewajiban, asas keprofesionalan, asas akuntabilitas, dan asas fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, serta terdapat 3 prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan pelayanan rehabilitasi yang belum dilaksanakan secara optimal yaitu prinsip mengakomodasi kebutuhan klinis, prinsip akuntabilitas, dan prinsip berkelanjutan. 2. Kendala yang dihadapi adalah belum optimalnya pelayanan yang diberikan, kurangnya tenaga kesehatan klinik serta kurangnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan, kemudian upaya yang dilakukan mengoptimalkan pemberian pelayanan dengan memberikan alternatif dalam mendapatkan pelayanan, serta meningkatkan pemenuhan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang dibutuhkan dalam pemberian pelayanan. Kata kunci: Pelayanan Publik, Rawat Jalan Pasien Rehabilitasi Narkotika
ABSTRAK Klinik Pratama Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat sebagai suatu fasilitas pemberian pelayanan publik dan merupakan bagian dari sumber daya kesehatan yang sangat diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan publik. Melalui pengamatan dan penelitian yang dilakukan, pelaksanaan pelayanan publik untuk rawat jalan di Klinik Pratama Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat belum optimal. Hal ini yang kemudian membuat penulis membahas mengenai pelaksanaan pelayanan publik untuk rawat jalan pasien rehabilitasi narkotika di Klinik Pratama Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat. Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini yaitu: 1. Bagaimana pelaksanaan pelayanan publik untuk rawat jalan pasien rehabilitasi narkotika di Klinik Pratama Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Barat? 2. Apa kendala yang dihadapi oleh Klinik Pratama Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Barat dalam memberikan pelayanan publik untuk rawat jalan pasien rehabilitasi narkotika, dan bagaimana cara mengatasi kendala tersebut? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Penelitian ini bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data yaitu studi dokumen dan wawancara. Hasil penelitian yaitu: 1. Pelaksaanan pelayanan publik untuk rawat jalan wpasien rehabilitasi narkotika disini yang ditinjau dari beberapa asas dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 dan Prinsip-prinsip penyelenggaraan pelayanan rehabilitasi dalam Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 24 Tahun 2017, terdapat 4 asas-asas dalam pelayanan publik yang belum terlaksana secara optimal yaitu asas keseimbangan hak dan kewajiban, asas keprofesionalan, asas akuntabilitas, dan asas fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, serta terdapat 3 prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan pelayanan rehabilitasi yang belum dilaksanakan secara optimal yaitu prinsip mengakomodasi kebutuhan klinis, prinsip akuntabilitas, dan prinsip berkelanjutan. 2. Kendala yang dihadapi adalah belum optimalnya pelayanan yang diberikan, kurangnya tenaga kesehatan klinik serta kurangnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan, kemudian upaya yang dilakukan mengoptimalkan pemberian pelayanan dengan memberikan alternatif dalam mendapatkan pelayanan, serta meningkatkan pemenuhan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang dibutuhkan dalam pemberian pelayanan. Kata kunci: Pelayanan Publik, Rawat Jalan Pasien Rehabilitasi Narkotika
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
