“ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH DI KOTA BUKITTINGGI
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Andalas
Author
SUCI, JUNIA PUTRI
Subject
H Social Sciences (General)
Datestamp
2016-05-28 07:58:06
Abstract :
Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan, setiap daerah memiliki hak dan kewajiban untuk menjalankan dan memenuhi kebutuhannya secara efektif dan efisien. Untuk dapat menjalankan pemerintahan dengan baik, pemerintah daerah membutuhkan dana agar setiap kebutuhan dan kegiatannya dapat berjalan sebagaimana semestinya. Agar penerimaan pemerintah terjamin, maka setiap daerah harus memastikan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (Fithrah,2015:6). Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, yang menjadi dasar hukum pelaksanaannya dimana otonomi memberikan kebebasan pada pemerintahan kabupaten atau pemerintahan kota untuk mengatur dirinya sendiri. Otonomi merangsang daerah untuk memberdayakan sumber daya baik fisik ataupun non fisik yang ada di wilayahnya. Pembagian hasil ekonomi yang tidak merata selama ini memicu tuntutan cepat diberlakukannya otonomi daerah terutama oleh daerah yang kaya akan sumber daya alam (Fithrah,2015:7).
Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan, setiap daerah memiliki hak dan kewajiban untuk menjalankan dan memenuhi kebutuhannya secara efektif dan efisien. Untuk dapat menjalankan pemerintahan dengan baik, pemerintah daerah membutuhkan dana agar setiap kebutuhan dan kegiatannya dapat berjalan sebagaimana semestinya. Agar penerimaan pemerintah terjamin, maka setiap daerah harus memastikan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (Fithrah,2015:6). Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, yang menjadi dasar hukum pelaksanaannya dimana otonomi memberikan kebebasan pada pemerintahan kabupaten atau pemerintahan kota untuk mengatur dirinya sendiri. Otonomi merangsang daerah untuk memberdayakan sumber daya baik fisik ataupun non fisik yang ada di wilayahnya. Pembagian hasil ekonomi yang tidak merata selama ini memicu tuntutan cepat diberlakukannya otonomi daerah terutama oleh daerah yang kaya akan sumber daya alam (Fithrah,2015:7).
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
