TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DAN RUMAH KOS BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR 7 TAHUN 2012
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Andalas
Author
Muhammad, Rizki
Subject
K Law (General)
Datestamp
2016-05-29 07:01:55
Abstract :
Salah satu tujuan Negara adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk melakukan upaya tersebut pemerintah membutuhkan dana yang sangat banyak yaitu salah satunya berasal dari pajak. Jenis pajak yang penulis bahas dalam tulisan ini adalah dari pajak daerah yaitu pajak Hotel dan Rumah Kos Kota Bukittinggi yang diatur oleh Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu pertama, Apakah pemungutan Pajak Hotel dan Rumah Kos berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 7 Tahun 2012 sudah sesuai dengan peraturan perpajakan? Kedua, Bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah kota Bukittinggi Nomor 7 Tahun 2012 tentang pemungutan Pajak Hotel dan Rumah Kos? Ketiga, Kendala-kendala apa yang dihadapi Pemerintah Kota Bukittinggi dalam pemungutan Pajak Hotel dan Rumah Kost serta upayaupaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut? Dalam kegiatan penelitian, metode pendekatan masalah yang digunakan adalah Metode Pendekatan Yuridis-Normatif yaitu Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral dalam suatu penelitian. Penelitian ini akan melihat peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Hotel dan Rumah Kos. Dalam pelaksanaannya Pemungutan pajak hotel dan rumah kos telah sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku dimana Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 7 Tahun 2012 telah menjelaskan secara rinci tentang Pajak Hotel dan Rumah Kos yang sebelumnya tidak dijelaskan lebih rinci oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Adapun dalam pelaksanaannya peraturan daerah tersebut belum berjalan secara maksimal dikarenakan belum adanya data yang diperoleh dari para wajib pajak. Adapun faktor yang menyebabkan hal tersebut adalah setiap wajib pajak yang di panggil ke Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bukittinggi tidak pernah hadir, Sedangkan Kendala-kendala yang ditemui dalam penerapannya yang dihadapi oleh DPKA Kota Bukittinggi, memiliki keterbatasan atau kesulitan dalam memperoleh data yang akurat dari pihak wajib pajak, Kurangnya kesadaran hukum dari pihak wajib pajak, Tidak dilaporkannya jumlah pengunjung setiap bulannya secara jujur dan benar.
Salah satu tujuan Negara adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk melakukan upaya tersebut pemerintah membutuhkan dana yang sangat banyak yaitu salah satunya berasal dari pajak. Jenis pajak yang penulis bahas dalam tulisan ini adalah dari pajak daerah yaitu pajak Hotel dan Rumah Kos Kota Bukittinggi yang diatur oleh Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu pertama, Apakah pemungutan Pajak Hotel dan Rumah Kos berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 7 Tahun 2012 sudah sesuai dengan peraturan perpajakan? Kedua, Bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah kota Bukittinggi Nomor 7 Tahun 2012 tentang pemungutan Pajak Hotel dan Rumah Kos? Ketiga, Kendala-kendala apa yang dihadapi Pemerintah Kota Bukittinggi dalam pemungutan Pajak Hotel dan Rumah Kost serta upayaupaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut? Dalam kegiatan penelitian, metode pendekatan masalah yang digunakan adalah Metode Pendekatan Yuridis-Normatif yaitu Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral dalam suatu penelitian. Penelitian ini akan melihat peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Hotel dan Rumah Kos. Dalam pelaksanaannya Pemungutan pajak hotel dan rumah kos telah sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku dimana Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 7 Tahun 2012 telah menjelaskan secara rinci tentang Pajak Hotel dan Rumah Kos yang sebelumnya tidak dijelaskan lebih rinci oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Adapun dalam pelaksanaannya peraturan daerah tersebut belum berjalan secara maksimal dikarenakan belum adanya data yang diperoleh dari para wajib pajak. Adapun faktor yang menyebabkan hal tersebut adalah setiap wajib pajak yang di panggil ke Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bukittinggi tidak pernah hadir, Sedangkan Kendala-kendala yang ditemui dalam penerapannya yang dihadapi oleh DPKA Kota Bukittinggi, memiliki keterbatasan atau kesulitan dalam memperoleh data yang akurat dari pihak wajib pajak, Kurangnya kesadaran hukum dari pihak wajib pajak, Tidak dilaporkannya jumlah pengunjung setiap bulannya secara jujur dan benar.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
