PENGELOLAAN SAMPAH OLEH PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH GUNA MEWUJUDKAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Andalas
Author
MHD, HELDI ALFARABI
Subject
K Law (General)
Datestamp
2016-02-05 08:26:50
Abstract :
Bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga Negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang- Undang Dasar 1945. Lingkungan hidup merupakan bagian dari hak bagi seluruh makhluk hidup yang ada di dalam lingkupnya. Pencemaran dan/atau kerusakkan lingkungan adalah masalah pokok dari lingkungan. Hal besar seperti pencemaran dan/atau kerusakkan lingkungan tidak akan terjadi apabila tidak adanya hal kecil yang mengawalinya. Hal kecil yang dimaksud adalah sampah. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Pengelolaan sampah dalam suatu wilayah kota menjadi hal yang cukup serius dalam pencegahan pencemaran dan kerusakkan lingkungan hidup. Maka perlunya peran serta Pemerintah Kota dalam melaksanakan pengelolaan sampah di kota Sungai Penuh melalui Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Sungai Penuh. Penulis membahas tentang Pengelolaan Sampah oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh guna mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Berdasarkan hal diatas, maka diteliti beberapa permasalahan; 1) Bagaimana pengelolaan sampah oleh Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh, dan 2) Bagaimana kendala serta upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan dalam menangani persoalan sampah di wilayah Kota Sungai Penuh. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 1) penyelenggaraan pengelolaan sampah di Kota Sungai Penuh terbagi 2 yakni pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah kegiatan yang mencakup pembatasan timbulan sampah, pendaur ulang sampah, dan pemanfaatan kembali (3R). Sedangkan Penanganan sampah mencakup pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. Estimasi Pengurangan dan Penanganan sampah di Kota Sungai Penuh dapat dikatakan sedikit karena telah diolah dan dimanfaatkan ulang. Namun sistem pengelolaan sampah 3R (Reuse, Reduce, dan Recycle) belum sepenuhnya terealisasikan, dipersentasekan baru mencapai 45%, sedangkan penggunaan metode pengelolaan sampah secara konvensional mencapai titik 55%. 2) Terdapat beberapa kendala yaitu belum terbitnya Peraturan Walikota yang mengatur lebih lanjut terkait Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah di Kota Sungai Penuh, terbatasnya sarana prasarana yang ada pada Pemerintah Kota Sungai Penuh dan belum maksimalnya penerapan pengelolaan sampah 3R (reuse, reduce, dan recycle) dan masih menggunakan sistem pengelolaan secara konvensional. Untuk itu disarankan kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh agar secepatnya Peraturan Walikota tentang Pengelolaan Sampah dapat diterbitkan supaya tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah terkait dengan pengelolaan sampah memiliki kekuatan hukum dalam pelaksanaannya, selanjutnya lebih memaksimalkan seluruh sarana dan prasarana serta memaksimalkan sistem pengelolaan sistem 3R(reuse, reduce, dan recycle).
Bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga Negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang- Undang Dasar 1945. Lingkungan hidup merupakan bagian dari hak bagi seluruh makhluk hidup yang ada di dalam lingkupnya. Pencemaran dan/atau kerusakkan lingkungan adalah masalah pokok dari lingkungan. Hal besar seperti pencemaran dan/atau kerusakkan lingkungan tidak akan terjadi apabila tidak adanya hal kecil yang mengawalinya. Hal kecil yang dimaksud adalah sampah. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Pengelolaan sampah dalam suatu wilayah kota menjadi hal yang cukup serius dalam pencegahan pencemaran dan kerusakkan lingkungan hidup. Maka perlunya peran serta Pemerintah Kota dalam melaksanakan pengelolaan sampah di kota Sungai Penuh melalui Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Sungai Penuh. Penulis membahas tentang Pengelolaan Sampah oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh guna mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Berdasarkan hal diatas, maka diteliti beberapa permasalahan; 1) Bagaimana pengelolaan sampah oleh Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh, dan 2) Bagaimana kendala serta upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan dalam menangani persoalan sampah di wilayah Kota Sungai Penuh. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 1) penyelenggaraan pengelolaan sampah di Kota Sungai Penuh terbagi 2 yakni pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah kegiatan yang mencakup pembatasan timbulan sampah, pendaur ulang sampah, dan pemanfaatan kembali (3R). Sedangkan Penanganan sampah mencakup pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. Estimasi Pengurangan dan Penanganan sampah di Kota Sungai Penuh dapat dikatakan sedikit karena telah diolah dan dimanfaatkan ulang. Namun sistem pengelolaan sampah 3R (Reuse, Reduce, dan Recycle) belum sepenuhnya terealisasikan, dipersentasekan baru mencapai 45%, sedangkan penggunaan metode pengelolaan sampah secara konvensional mencapai titik 55%. 2) Terdapat beberapa kendala yaitu belum terbitnya Peraturan Walikota yang mengatur lebih lanjut terkait Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah di Kota Sungai Penuh, terbatasnya sarana prasarana yang ada pada Pemerintah Kota Sungai Penuh dan belum maksimalnya penerapan pengelolaan sampah 3R (reuse, reduce, dan recycle) dan masih menggunakan sistem pengelolaan secara konvensional. Untuk itu disarankan kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh agar secepatnya Peraturan Walikota tentang Pengelolaan Sampah dapat diterbitkan supaya tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah terkait dengan pengelolaan sampah memiliki kekuatan hukum dalam pelaksanaannya, selanjutnya lebih memaksimalkan seluruh sarana dan prasarana serta memaksimalkan sistem pengelolaan sistem 3R(reuse, reduce, dan recycle).
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
